Marzuki Alie: Konvensi Demokrat ‘Adem Ayem’ Karena Ulah Media

Foto: sayangi.com/dok

Konvensi Partai Demokrat sudah digulirkan sejak beberapa bulan lalu. Namun dalam perjalanannya, konvensi partai berlambang mercy ini kelihatan tidak terlalu greget dan terkesan adem ayem.

Melihat kondisi tersebut, Ketua DPR RI yang juga peserta Konvensi Partai Demokrat Marzuki Alie menyebutkan bahwa itu terjadi karena ulah media. Media di Indonesia kata dia, sudah tidak netral, terutama menjelang Pemilu 2014. Media cenderung lebih menyodorkan kepentingan pemiliknya, daripada kepentingan publik. Hal ini terlihat dari seringnya politisi pemilik media, yang punya kepentingan dalam Pemilu 2014, tampil dalam iklan di media yang mereka miliki. Bagaimana pandangan lengkap Marzuki Alie? Berikut petikan wawancaranya dengan Mohammad Ilyas dari Sayangi.com.

Bagaimana Perkembangan Konvensi Demokrat?

Konvensi Demokrat terus berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan. Tahapan pertama masing-masing kita sudah sosialisasi. Setelah ini akan ada jadwal paparan di ruang publik, ada pakar untuk pendalaman dari paparan itu, kemudian akan ada debat kandidat mulai akhir Januari-Februari di 10 kota, yaitu Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Makassar, Ambon, dan Jayapura. Para peserta konvensi nantinya akan dibagi ke dalam dua grup yang dipilih secara acak, masing-masing grup terdiri dari 5 dan 6 peserta.

Tahapan Terakhir Kapan?

Komite menargetkan akhir Maret atau awal April, semua tahap konvensi akan berakhir dengan ditandai deklarasi demokrasi damai. Dari situ juga ada tahapan survei untuk menentukan siapa yang akan diusung Partai Demokrat sebagai Calon Presiden 2014.

Konvensi Demokrat Kelihatan Dingin-dingin Saja. Benar Tidak, Pak?

Kalau dibilang dingin, rasanya badannya sudah mau copot. Kuncinya bagaimana media memberitakan. Harapannya bagaimana media mempublikasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang cukup tentang calon-calon pemimpinnya. Jangan disorodorkan 2-3 orang saja, sehingga di republik ini seolah-olah tidak ada orang lain yang bisa jadi pemimpin, semuanya harus dipublikasikan secara luas siapa-siapa yang akan jadi pemimpin. Masyarakat bisa menilai siapa yang kira-kira pantas untuk memimpin di republik ini, tidak misalnya hanya dia yang punya TV, tiap hari dia saja yang muncul, orang lain enggak punya kesempatan. Akhirnya enggak ada pilihan lain, pilihan terbatas pada yang itu-itu juga, kalimatnya itu kan lho lagi, lho lagi, seolah-olah kita ini enggak ada stok pemimpin. Padahal perlu pemimpin yang fresh yang punya komitmen, yang ingin membuat perubahan, yang tidak tersandera, yang tidak ada kepentingan-kepentingan kapital, itu yang harusnya dibuka ke ruang publik, sehingga msyarakat bisa menentukan sikap.

Jadi Media Kita Sudah Tidak Netral?

Saya sering ke daerah-daerah, ada TV swasta, ada media lokal. Tapi memang kalau sudah dikooptasi, dikuasi oleh calon-calon yang lain, berita itu sulit sekali untuk keluar. Kita enggak bisa memaksakan, sebab hak mereka untuk menyiarkan dan tidak menyiarkan, hak mereka untuk mempublikasikan atau tidak mempublikan.

Anda Yakin Hasil Konvensi Demokrat Mampu Bersaing dengan Capres-Capres Lain?

Kalau dibuka secara propoesional, masyarakat bisa melihat secara utuh setiap calon-calon itu, maka masyarakat bisa menilai yang pantas memimpin republik ini, tidak dihadapkan pada pilihan seperti memilih kucing dalam karung. Jadi karena publikasi, karena persepsi, tidak dilandaskan pada kerja, tidak didasarkan pada gagasan-gagasan, tidak karena track record. Jadinya dipilihan karena ikut-ikutan. Saya sering ke daerah, saya menyebut seseorang, lalu saya tanya, kenal enggak? Jawabnya tahu. Saya tanya, tahu dari mana? Jawabnya dari TV. Baik apa enggak? Jawabnya, “katanya”.

Nah, bagaimana mengharapkan demokrasi yang berkualitas kalau yang memilih “katanya”. Ini kan tidak baik untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang substansial, yaitu yang bisa memenuhi harapan masyarkat banyak.

KPI Apa Kurang Detil Mengatur Penyiaran Itu?

Itu sudah ada Undang-Undang, KPI tinggal melaksanakan. Pertanyaannya apa KPI mampu melaksanakan itu, contohnya teguran KPI dilecehkan saja. Ditegur justru diputarnya lebih banyak lagi. Itu kan pelecehan.

Apa yang Anda Lihat dari Kerja KPI Sejauh Ini?

Saya khawatir KPI sudah tersandera. Kenapa penghargaan terhadap KPI tidak tidak tinggi. Saya tanya gaji KPI berapa, dengarnya sedih kita. Gimana mereka mau menegakkan aturan kalau terhadap kehidupan diri sudah susah. Itu yang jadi persoalan di kita. Kita ingin mereka menegakkan aturan, tetapi manakala kehidupan mereka susah, dan ada orang lain yang memberikan perhatian, apa mereka mampu menegakkan aturan. Kita tak boleh marah saja kepada KPI, itu yang harus diperhatikan, kebutuhan KPI apa.

Tapi Kok Pemerintah Diam Saja?

Pemerintah tak bisa otoriter, ada pembagian-pembagian kekuasaan dengan pembagian pengawasannya. Ada penyiaran, ada KPI. Ada kepolisian, ada komisi pengawasannya. Bisa enggak seperti kpi melakukan pengawasan.
 
Saya berpikir kalau komisi-komisi ini enggak berperan, hanya menghabiskan dana. Ini harus dievaluasi. Berarti ada sesuatu yang salah dalam reformasi. Maksudnya kita membentuk komisi-komisi itu karena tidak ada satu pun lembaga yang enggak perlu diawasi oleh lembaga yang independen. Kalau lembaga itu enggak independen, ya enggak ada gunanya.

Apa Perlu KPI Dibubarkan?

Kalau memang tidak ada gunanya, ya dibubarkan saja. Kalau tidak ada gunanya. Independen tidaknya publik yang menilai kerja-kerja KPI, saya tidak menilai bagaimana kerja KPI. Tapi ketidakadilan itu terasakan. Ini frekuensi (TV) milik publik, tapi yang muncul ke publik itu-itu saja.