Jumat Hari Ini, Pegawai Pemprov DKI Wajib Naik Angkutan Umum

Foto: Sayangi.Com/Emil

Jakarta, Sayangi.Com- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan Instruksi Gubernur Nomor 150 Tahun 2013 tentang Penggunaan Kendaraan Umum bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai Jumat (3/1) hari ini.

“Instruksi ini efektif diberlakukan mulai besok. Praktiknya mudah yaitu jangan bawa kendaraan pribadi ke kantor. Harus menggunakan angkutan umum,” kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (2/1), seperti dikutip Antara.

Instruksi tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Desember 2013 dan siap diberlakukan pada Jumat (3/1) bagi seluruh pegawai dan pejabat Pemprov DKI.

Ingub No. 150 tersebut mewajibkan seluruh pejabat dan pegawai dalam melaksanakan tugas ke tempat kerja menggunakan kendaraan umum dan dilarang menggunakan kendaraan bermotor pribadi, baik beroda empat, roda dua, atau kendaraan dinas operasional.

Akan tetapi, menurut Jokowi, untuk tahap awal, kebijakan tersebut hanya diberlakukan setiap Jumat pekan pertama setiap bulan. Sehingga masih ada kemungkinan Ingub tersebut diberlakukan lebih dari satu kali dalam sebulan.

“Pertama-tama, kita coba sekali dulu dalam sebulan, yaitu tiap hari Jumat. Nanti, kalau armada angkutan umum sudah mulai banyak, bisa jadi seminggu dua atau empat kali. Kita lihat saja perkembangannya,” ujar Jokowi.

Ingub baru tersebut diinstruksikan kepada sekretaris daerah, deputi, asisten sekda, inspektur, kepala badan, walikota, bupati, kepala dinas, kepala Satpol PP, sekretaris DPRD, kepala biro, asisten deputi, sekretaris Korpri, direktur RSUD, direktur RSKD, kepala sudin, kepala UPT, camat dan lurah beserta seluruh bawahannya.

Kebijakan tersebut tidak diberlakukan bagi ambulans, mobil pemadam kebakaran, mobil patroli jalan raya, kendaraan penanggulangan bencana, mobil Satpol PP, truk penyiraman tanaman, truk pengangkut sampah, pengangkut air kotor, mobil perpustakaan keliling, kendaraan operasi yustisi, bus antar jemput pegawai dan kendaraan bermotor lainnya untuk pelayanan masyarakat.

“Siapa pun yang melanggar akan dikenakan sanksi disiplin secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makanya, kebijakan ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tutur Jokowi.

Dia mengungkapkan kebijakan tersebut bertujuan agar para pejabat dan pegawai Pemprov DKI dapat memberi contoh kepada masyarakat untuk ramai-ramai meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum.

“Kalau banyak warga yang membiasakan diri untuk menggunakan angkutan umum dalam aktivitas sehari-hari, kemacetan di Ibu Kota bisa berkurang,” tambah Jokowi.