DPR Sesalkan Larangan Siswi SMAN Berjilbab di Bali

Foto: Sayangi.com/Dok

Semarang, Sayangi.com – Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari menyesalkan adanya insiden pelarangan pemakaian jilbab oleh siswi sekolah menengah atas negeri (SMAN) di Bali.

“Hal ini terkait dengan fakta bahwa SMAN bukan termasuk lembaga pendidikan yang dibolehkan UU Sisdiknas untuk mengembangkan ciri khusus (keagamaan),” katanya di Semarang seperti dikutip Antara, Rabu (8/1).

Wakil Ketua Bidang Pengaduan Masyarakat Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini mengatakan bahwa Bali sepatutnya secara konsisten memperkuat reputasi internasionalnya sebagai wilayah yang masyarakatnya toleran dan menghormati hak kebebasan individu untuk berekspresi, termasuk dalam menjalankan keyakinan dan agama.

“Kita berharap hak tersebut tidak saja dijamin bagi turis Bali, tetapi juga bagi setiap penduduk Bali (asing maupun domestik) yang memeluk semua agama masing-masing. Oleh karena itu, Bali seharusnya konsisten menjadi model sikap toleransi beragama dan kebinekaan,” ucapnya.

Insiden pelarangan pemakaian jilbab tersebut, menurut alumnus University of Nottingham, United Kingdom itu, menegaskan kemunduran penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tentang kebebasan beragama akibat otonomi daerah.

Eva mengungkapkan bahwa sejumlah pemerintah daerah justru menjadi pelaku yang melanggar amanat Pasal 29 UUD RI 1945. Saat ini, setidaknya ada 79 produk peraturan daerah, termasuk surat keputusan (SK) bupati dan wali kota untuk memaksakan pemakaian kostum agama tertentu (jilbab) kepada warga.

“Ini tentu sama buruknya dengan pelarangan siswi berjilbab di Bali. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bukan negara agama tidak seharusnya intervensi soal kostum baju warga yang menjadi wilayah privat sebagamana agama,” katanya.

Anggota Komisi Bidang HAM DPR RI itu meminta Pemerintah dan masyarakat Bali harus tetap menjadi teladan dalam menjalankan amanat konstitusi bahwa kebebasan berkeyakinan dan beragama yang merupakan hak pribadi warga terlindungi yang dijamin negara.

“Saya mengimbau agar otoritas Bali mengingatkan kepala sekolah SMA tersebut agar tidak terjebak pada sikap-sikap intoleran sebagamana 79 daerah lain yang mempraktikkan pemaksaan pemakaian kostum jilbab. Serahkan hal tersebut kepada individu-individu WNI,” katanya.(GWH)