Formadda NTT: Proses Hukum Bupati Ngada Harus Transparan

Foto: Istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Proses hukum pemblokiran bandara Turalelo Soa dengan tersangka Bupati Ngada, Marianus Sae terkesan tertutup meski telah ada penetapan tersangka, pada Minggu (05/1).

Formadda NTT menilai bahwa dari proses hukum yang sudah berlangsung, Polri khususnya Polda NTT tindak profesional dan transparan. Hal ini ditegaskan oleh Hendrik Hali Atagoran, Ketua Bidang Politik, Hukum dan HAM Formadda NTT, Kamis (9/1)di Jakarta.

“Kami menilai Polda NTT tidak profesional dan transparan dalam proses hukum terhadap Marinus Sae”, kata Hali Atagoran.  Indikasinya, Polda NTT memeriksa Marianus Sae di luar jadwal yang sudah ditetapkan sesuai dengan surat panggilan dan atas permintaan Marianus sendiri, di luar hari kerja, dan malam hari.

 “Ini tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar hukum acara. Ini menujukkan tidak profesionalnya Polda NTT,” tegas Hali.

Sementara itu, Formadda NTT Cabang Ngada menyatakan bahwa mayoritas mayarakat Ngada sangat mendukung proses hukum terhadap Marianus Sae, demikian kata Vincent Clemens, Koordinator Formadda Cabang Ngada.

Menanggapi aksi Forum Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Ngada yang menuntut agar Polri mencabut status tersangka dan membebaskan Marianus Sae dari segala tuntutan hukum, Vincent Clemens menegaskan bahwa masyarakat Ngada menghendaki agar proses hukum terhadap Marianus Sae harus dituntaskan. “Hukum adalah panglima tertinggi. Siapa pun yg melanggar hukum, termasuk Marianus Sae, wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, tegasnya.

Vincent Clemens menambahkan bahwa selama ini penegakan hukum di Ngada sama sekali tidak berjalan. Banyak kasus hukum yang diendapkan. Itu terjadi karena para penegak hukum dan penguasa berdiri satu kaki mengangkangi hukum. Oleh karna itu, kata Vincent Clemens, ” kasus pemblokiran Bandara oleh penguasa Marianus Sae menjadi ujian untuk para penegak hukum. Mayoritas masyarakat menunggu penegakan hukum di tanah Ngada.” Vincent Clemens juga mendesak Kapolri, Jenderal Sutarman agar segera mencopot Kapolres Ngada karena diduga kuat terlibat dalam konspirasi pemblokiran bandara Turlelo Soa.

Selain itu, menanggapi pemeriksaan tersangka Marianus Sae yang dilakukan tidak sesuai dengan jadwal pemanggilan, di luar jam kerja dan tertutup, Pemerhati Sosial Politik, Yohanes Kristoforus Tara, OFM menyesalkan kerja Polda NTT yang tidak profesional, transparan dan akuntabel. Kuat dugaan Polda NTT masuk angin dan tidak independen.

Yohanes Kristo menambahkan bahwa dugaan tidak independennya Polda NTT semakin diperkuat ketika penyidik salah menerapkan UU yang dilanggar oleh tersangka Marianus Sae. “Sejak awal publik menyoroti tersangka melanggar UU Penerbangan pasal 421 ayat 1 dan 2 junto pasal 210 (lex specialis). Lantas mengapa Penyidik Polda NTT tiba-tiba memunculkan pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang? Dengan pasal ini, Polda NTT justru memberi jalan kepada tersangka memperoleh keputusan bebas di pengadilan, demikian mata Kristo.

Oleh karena, Yohanes Kristo mendesak Kapolri agar Mabes Polri segera mengambil alih kasus ini serta menerapkan pasal 421 junto pasal 210 UU No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan kepada para tersangka.

Berita Terkait

BAGIKAN