Veri Muhlis A: Perjuangan Kultural Menyelamatkan Demokrasi

Pesta demokrasi sebentar lagi kembali digelar. KPU disibukkan dengan beberapa tugas dan persoalan yang belum selesai. Situasi politik nasional pun hingar bingar dengan persoalan siapa saja pasangan capres-cawapres yang layak diusung dan dimenangkan. Banyak nama bermunculan. Tiap partai mengukur diri, menjaring kekuatan, melakukan simulasi guna meracik kemungkinan-kemungkinan.

Namun di tengah situasi itu, ada hal yang luput dari perhatian. Yakni, evaluasi non-teknis berkenaan dengan kualitas demokrasi sebagai sebuah sistem yang kita yakini hingga saat ini. Sejauh mana penerapan demokrasi telah kita jalani bersama? Apa saja masalah utama yang menjadi hambatannya? Sejauh mana pula demokrasi telah mengantarkan kita mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara?

Selama ini, perhatian terhadap demokrasi banyak diarahkan pada wilayah permukaan seperti mekanisme pemilu demi lahirnya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan struktur dalam (deep structure) demokrasi menyangkut nilai-nilai di mana masyarakat mampu berpartisipasi secara sadar dalam bingkai kebangsaan dan kenegaraan jarang mendapat perhatian.

Dalam praktik, seolah terdapat hubungan asimetris antara sistem dan kultur masyarakat, sehingga penerapan demokrasi terkesan dipaksakan. Apalagi perilaku elit politik sering memberi citra negatif seolah demokrasi hanya sebatas upaya mencapai kekuasaan dengan mengesampingkan nilai etika dan estetika. Asumsi yang timbul kemudian, saat pesta demokrasi berlangsung, kesan yang muncul adalah pesta sungguhan layaknya pesta penuh hidangan euphoria. Semua elit politik berlomba-lomba berbuat “baik” dengan berbagi sembako, sumbangan dan sebagainya.

Perjuangan Kultural
Ketimpangan antara sistem dan kultur berpotensi menimbulkan destruksi yang merusak tatanan demokrasi. Kondisi demikian bisa dimanfaatkan oleh beberapa elit tertentu untuk melakukan praktik yang bertentangan dengan nilai demokrasi. Misalnya, praktik money politic, transaksi jual beli suara atau dengan cara mendagangkan stigma seperti agama dan ikatan primordial lainnya. Meski untuk yang terakhir tidak terlalu kentara, masyarakat jelas akan menjadi korban permainan elit politik yang jauh dari cita-cita ideal demokrasi.

Oleh karena itu, sebagaimana diungkap Francis Fukuyama, harus ada hubungan simbiosis mutualis antara sistem dan budaya masyarakat sebagai modal kultural demokrasi. Selama masyarakat hidup dalam budaya aristokrasi atau feodalisme, hampir dipastikan demokrasi berjalan tidak efektif, tanpa terkendali. Demokrasi meniscayakan partisipasi penuh sehingga kualitasnya bergantung pada kualitas modal sosial yang ada di dalamnya. Begitu pula kualitas pemimpin yang dilahirkan dari rahim demokrasi sangat bergantung pada kualitas pemilih.

Karena suatu sistem erat kaitannya dengan budaya masyarakat, maka satu-satunya jalan menyelamatkan kualitas demokrasi adalah melalui perjuangan kultural. Yaitu, perjuangan yang termanifestasi dalam gerakan moral yang mengarahkan masyarakat ke arah nilai sesuai dengan substansi dan tujuan demokrasi. Tentu semuanya harus beroperasi dalam bingkai kebangsaan dan kenegaraan sebagaimana termuat dalam Pancasila.

Perjuangan kultural berbeda dengan perjuangan politik yang bersifat struktural. Jika perjuangan politik-struktural selalu dikaitkan dengan konsep dan jabatan, akuisisi kekuasaan (acquisition of power) atau bagi-bagi kekuasaan (sharing of power), perjuangan kultural lebih kepada perberdayaan politik (political empowerment) sebagai kekuatan kontrol atas proses demokratisasi. Perjuangan kultural bertumpu pada gerakan kelompok civil society yang berperan dalam mencerdaskan masyarakat.

Hal itu biasanya dilakukan oleh lembaga pendidikan, LSM, organsiasi masyarakat, media massa dan lain sebagainya. Hanya saja yang menjadi persoalan hingga kini adalah efektifitas dari kekuatan demokrasi tersebut, terutama ketika dihadapkan pada persoalan capital sebagai tulang punggung organisasi. Bila persoalan itu tidak segera dibenahi, kemungkinan besar dapat melibas independensi organisasi sehingga ikhtiar menuju emansipasi terjebak dalam lingkaran absurd.

Check and Balances
Penguatan peran dan fungsi kultural oleh kalangan masyarakat sipil diharapkan dapat mengimbangi realitas puncak politik kekuasaan. Sebab tanpanya, laju kekuasaan akan selalu berjarak dengan kehendak bersama. Dinamika demokrasi pun akan diwarnai oleh—meminjam istilah Alexis de Tocqueville—“tirani mayoritas”. Yaitu, suatu kecenderungan melegitimasi kekuasaan dengan memanfaatkan anggapan bahwa “suara rakyat (mayoritas) suara Tuhan”.

Padahal, istilah mayoritas perlu ditelusuri lebih jauh dengan cara mengaitkannya dengan kualitas, baik kualitas pemilih maupun langkah kebijakan yang akan diambil oleh penguasa. Bisa jadi suara mayoritas sudah dibeli sebelumnya. Bisa jadi pula suara mayoritas ditipu oleh pencitraan semu dan palsu. Dengan kata lain, setiap sesuatu yang disandarkan pada ukuran mayoritas tak sepenuhnya baik untuk kepentingan bersama maupun bagi kualitas demokrasi itu sendiri.

Maka pada tahap itulah diperlukan peran nyata lewat perjuangan kultural dengan mengarahkan masyarakat agar tidak terjebak dalam kesadaran palsu (false consciousness), terbuai janji manis kaum elit, rayuan iming-iming duit, dan seterusnya. Pengarahan itu dilakukan tidak lain untuk menggapai hukum perubahan yang teratur (orderly change) dan direncanakan. Perubahan yang mengambil bentuk pergerakan buttom up sehingga benar-benar merepresentasikan suara Tuhan.

Akhirnya, semoga berbagai pengalaman pada Pemilu 2009 lalu bisa menjadi pelajaran nyata bagi setiap insan demokrasi untuk kembali memperkuat peran kultural di tengah puncak pragmatisme politik, puncak keberhasilan ilmu dan seni pencitraan. Sebuah peran yang mirip “polisi demokrasi” di tengah dinamika politik yang timpang.

H.Veri Muhlis Arifuzzan, adalah Ketua GEMA MKGR Banten dan Ketua Perhimpunan Menata Tangsel

Berita Terkait

BAGIKAN