Walhi : UU Minerba Tekan Laju Kerusakan Lingkungan

sayangi.com/doc

Bengkulu, Sayangi.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu menilai penerapan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara akan menekan laju kerusakan lingkungan di Tanah Air.

“Laju atau kecepatannya yang berkurang, bukan menghilangkan kerusakan lingkungan, sebab selama ini sistemnya keruk habis lalu ekspor,” kata aktivis Walhi Bengkulu, Sony Taurus di Bengkulu, Minggu (12/1).

Ia mengatakan hal itu saat aksi simpati mendukung penerapan UU Minerba nomor 4 tahun 2009 yang digelar Walhi Bengkulu bersama sejumlah aktivis lingkungan setempat di Simpang Lima, Kota Bengkulu.

Dalam aksi itu, Walhi mendesak pemerintah agar tegas menerapkan Undang-Undang baru pengganti UU nomor 11 tahun 1967 itu.

“Terutama larangan ekspor bahan mentah, harus benar-benar diterapkan dan ditindak pelanggarnya,” katanya.

Aksi yang diikuti sejumlah aktivis lingkungan hidup tersebut juga mendesak pemerintah agar lebih transparan dalam pengelolaan sektor pertambangan.

Sesuai UU Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,” katanya menjelaskan.

Pengelolaan mineral dan bahan tambang lainnya menurutnya, harus berkeadilan, agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Lanjut Sony, Indonesia yang menduduki peringkat ke-6 terbesar untuk negara yang kaya akan sumber daya pertambangan tentu menjadi incaran pemilik modal baik dalam hingga luar negeri.

Data Ditjen Pajak Republik Indonesia bahwa ada 5.800 perusahaan pertambangan di Indonesia yang seharusnya memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat.

“Kenyataannya di kantong-kantong pertambangan, terutama di Bengkulu, seperti di Bengkulu Tengah dimana ribuan ton batubara sudah dikeruk, tapi daerah itu salah satu kabupaten termiskin,” katanya.

Walhi Bengkulu juga mendesak pemerintah daerah agar lebih selektif memberikan izin kuasa pertambangan kepada investor, sebab tidak sedikit yang menimbulkan konflik horizontal antara perusahaan dengan masyarakat. (MD/Ant)

 

Berita Terkait

BAGIKAN