Amir Hamzah: Minta Temuan BPK Tak Ditindaklanjuti, Jokowi Melanggar UU

Jakarta Sayangi.com – Pengamat perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah menilai Presiden Jokowi bisa dianggap melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang karena telah meminta aparat penegak hukum untuk tidak menindaklanjuti temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Amir, berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pmeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diatur bahwa pemeriksa keuangan (BPK) wajib melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran terhadap aturan tersebut diancam sanksi penjara dan denda.

“Hal itu diatur dalam pasal 14 dan pasal 26 ayat 1. Sedangkan pasal 26 ayat 2 berbunyi Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp500 juta,” kata Amir Hamzah saat berdiskusi dengan aktivis gerakan #LawanAhok di Jakarta, Selasa¬† (25/8) malam.

Ketentuan sanksi tersebut, menurut Amir, juga berlaku bagi KPK dan penegak hukum lainnya jika tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK.

“Kalau KPK/Jaksa/Kepolisian tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK maka itu kena lagi,” kata Amir.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi pada Senin (24/8) dalam sebuah rapat koordinasi di Istana Bogor menginstruksikan aparat penegak hukum untuk tidak mudah memidanakan kebijakan yang diambil oleh pejabat negara dan pejabat daerah supaya program-program pembangunan tidak terhambat. Salah satu yang disepakati adalah jika BPK melihat adanya temuan, maka penegak hukum jangan langsung menjadikan temuan tersebut sebagai perkara hukum dulu selama 60 hari masa klarifikasi.

Terhadap permintaan Presiden tersebut, Amir menilainya sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 24 ayat 2 yang mengatur sanksi bagi seseorang yang sengaja mencegah dan menghalangi pemeriksaan.

“Jadi saya nyatakan dua hal saja, mungkin presiden belum baca Undang-undang secara baik, atau pembisiknya tak mengerti Undang-undang,” tegas Amir.

Sebelumnya, Amir Hamzah pada Kamis (20/8) melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke KPK terkait adanya dugaan korupsi dalam pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras yang telah menjadi temuan audit BPK. Amir mengungkapkan, kerugian negara dari pembelian lahan yang dilakukan secara sepihak oleh Ahok ini ditaksir mencapai Rp489 miliar.