Kecuali Gerindra, 9 Fraksi DPR Setujui Revisi UU KPK

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.Com– Sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju melanjutkan pembahasan untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai inisiatif DPR.

Dalam rapat plno harmonisasi Panja Revisi UU KPK di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Rabu (10/2) sore, hanya Fraksi Gerindra yang menolak perubahan atau revisi UU KPK tersebut.

Karena mayoritas fraksi setuju untuk merevisi UU KPK, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu sidang sebagai pertanda persetujuan untuk dibawa ke pembahasan lebih lanjut.

Sembilan fraksi yang menyetujui pembahasan revisi UU KPK dilanjutkan adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Golkar, dan Fraksi PAN.

Secara garis besar, poin revisi UU KPK mencakup empat hal, yakni pengaturan terkait wewenang penyadapan, pembentukan dewan pengawas, wewenang mengeluarkan SP3, dan pengangkatan penyidik independen.

Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Aryo Djojohadikusumo, menyatakan bahwa poin-poin perubahan yang diajukan hanya akan melemahkan KPK.

“Item yang akan direvisi mengebiri KPK dalam melaksanakan tugasnya. Kami Fraksi Gerindra terus menyuarakan untuk segera dihentikan karena menyakiti rakyat Indonesia. Pelemahan jangan dikamuflase dengan penguatan. Maka kami menyatakan menolak revisi UU KPK,” kata Aryo.

Berita Terkait

BAGIKAN