Wawancara Akbar Tandjung: Demokrasi Itu Berbasis Hukum, Bukan Kekuasaan  

Akbar Tandjung (tengah) saat menikmati hidangan khas Palembang di Resto Pempek Kita, Tebet, Jakarta, Jumat (24/2) siang. (Foto: Sayangi.com)

Dr. Ir. Akbar Tandjung, politisi senior Partai Golkar yang juga mantan Ketua DPR RI periode 1999-2004, Jumat (24/2) siang, berkunjung ke Resto Pempekita di Tebet.  Sambil menikmati pempek dan hidangan khas Palembang, Akbar berdialog dengan Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Bursah Zarnubi dan sejumlah aktivis.

Di sela-sela itu, wartawan Sayangi.com M. Ilyas mewawancarai Akbar Tandjung. Berikut petikannya.

Pekan lalu, alumni Kelompok Cipayung bertemu Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu inisiatif siapa?

Kelompok Cipayung ini basis awalnya adalah lima organisasi mahasiswa ekstra kampus, yaitu HMI, PMKRI, GMNI, GMKI, dan PMII. Dalam satu pertemuan alumni Kelompok Cipayung, muncul keinginan untuk berdiskusi dengan Presiden Jokowi. Lalu ditindaklanjuti oleh teman-teman alumni GMNI yang punya akses ke Presiden.

Dari alumni HMI ada Pak Mahfud MD selaku ketua presidium KAHMI, sekum, dan saya selaku penasehat KAHMI sekaligus sebagai salah seorang pendiri Kelompok Cipayung. Dari alumni GMNI ada Ahmad Basarah dan Theo L. Sambuaga. Dari PMII ada Ahmad Muqowam.

Apa saja topik yang dibicarakan?

Kami membuat satu komunike tertulis yang substansinya dijelaskan oleh Ahmad Basarah dan Mahfud MD. Selanjutnya dialog tentang berbagai topik. Mulai dari sejarah kelompok Cipayung dan cita-citanya, serta topik aktual tentang demokrasi dan politik.

Kelompok Cipayung didirikan pada awal tahun 1970-an dengan spirit yang dirumuskan dalam manifesto: “Indonesia yang dicita-citakan”. Spirit itu berbasis pada cita-cita nasional kita, seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Aktualisasinya adalah Indonesia yang berdaulat dan bersatu, menghormati kemajemukan kita sebagai bangsa, Indonesia yang demokratis, Indonesia yang menghargai hukum, yang mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi berbagai perubahan ke depan.

Bagaimana pandangan alumni Kelompok Cipayung, terhadap perkembangan demokrasi saat ini?

Saya katakan ke Pak Jokowi, sebenarnya perubahan-perubahan yang kita alami sekarang ini sejalur dengan “Indonesia yang kita cita-citakan” itu. Antara lain demokratisasi dan reformasi. Proses demokratisasi ini yang kemudian menghasilkan kehidupan politik kita saat ini lebih terbuka dalam memilih pemimpin. Pemilihan presiden secara langsung, pemilihan kepala daerah secara langsung. Itu semuanya diinspirasi oleh reformasi yang juga sejalan dengan cita-cita kelompok Cipayung. Saya kasih contoh juga, karena semangat itu, sistem kita menjadi demokratis, sehingga Pak Jokowi, alhamdulillah bisa jadi pemimpin. Dan inilah yang kita harapkan terus dikembangkan kedepan.

Dalam pertemuan itu, apakah Presiden menyebut soal demokrasi kita kebablasan?

Presiden menyebut demokrasi kebablasan itu kan di acara pelantikan pengurus DPP Hanura? Saat bertemu dengan kami, Presiden tidak menyebut eksplisit seperti itu. Dia hanya bicara bahwa belakangan ini kita mengalami berbagai peristiwa yang menguras energi bangsa. Akibatnya, banyak rencana ke depan belum bisa direalisasikan dengan baik. Concern Pak Jokowi adalah bagaimana agar rencana-rencana yang ada, terutama di bidang ekonomi dan investasi bisa berhasil.

Bang Akbar sendiri bagaimana menanggapi adanya penilaian bahwa demokrasi kita saat ini terlalu liberal?

Dari berbagai sistem yang ada di dunia, saya berpendapat demokrasi itu masih yang terbaik. Kenapa? Karena demokrasi itu berbasis kepada kedaulatan rakyat.  Demokrasi di Indonesia, secara ideologis dan konstitusional memiliki basis yang kuat, yaitu Pancasila. Sila keempat itu kan jelas demokrasi, sila kelima pun mewujudkan keadilan sosial, juga demokrasi.

Kalau seandainya ada fenomena baru dan kita anggap fenomena itu tidak sejalan, ya kita luruskan lagi. Karena dalam melaksanakan demokrasi itu bisa terjadi juga apa yang disebut trial and error. Kita mencoba satu model, kembangkan. Kalau ternyata kita anggap kurang cocok, bisa kita perbaiki.

Jadi, kita harus terus melakukan penguatan, melembagakan, dan mengkonsolidasikan demokrasi di Indonesia. Kalau ada yang dianggap masih kurang, ayo kita perbaiki bersama.

Melihat fenomena belakangan ini, apa kita sudah mengarah pada negara kekuasaan?

Begini saja. Secara konstitusi, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Karena itu hukum harus bisa jadi panglima, dan negara jangan ragu-ragu dalam penegakan hukum. Negara harus hadir dalam menjawab semua persoalan yang dihadapi rakyatnya. Negara harus betul-betul menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan.