Kemendagri: RUU Pemilu Diharapkan Perkuat Sistem Presidensial

Suasana Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Memilih Pemimpin Bangsa Melalui Penataan Sistem Pemilu” di Kantor PPSN, Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/3).
Suasana Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Memilih Pemimpin Bangsa Melalui Penataan Sistem Pemilu” di Kantor PPSN, Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/3).

Jakarta, Sayangi.com – Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Bachtiar mengatakan, yang diharapkan pemerintah dalam rancangan undang-undang (RUU) pemilu adalah dalam rangka memperkuat sistem presidensial. Begitu juga, memperkuat sistem kepartaian.

“Kita tahu dalam 3 kali periode pemerintahan terakhir ini, selama ini sistem pemilu membuat pemerintahan tidak stabil,” kata Bachtiar dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Memilih Pemimpin Bangsa Melalui Penataan Sistem Pemilu” di Kantor PPSN, Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/3).

Bachitiar menjelaskan, jika ingin memperkuat sistem presidensial, sudah pasti harus juga ada presidensial treshold atau ambang batas dalam pemilihan presiden.

“Jika itu dihilangkan, tentunya itu hanya akan memunculkan capres-capres yang tidak kuat,” terangnya.

Menurutnya, selama 3 periode pemerintahan, pemerintah atau eksekutif sulit bila menentukan arah kebijakan lantaran banyak terganjal oleh proses politik di DPR.

Selain itu, lanjut dia, tujuan dari RUU Pemilu adalah untuk memperkuat sistem kepartaian. Karenanya, dalam pembahasan RUU Pemilu saat ini,  pembahasannya menggunakan sistem pemilihan umum terbuka terbatas.

“Bila sistem ini digunakan dalam Pemilu, maka dalam pemungutan suara, masyarakat hanya akan mencoblos lambang partai. Sedangkan untuk calon legislatifnya dipilih sesuai dengan nomor urutnya,” pungkasnya.