Sri Mulyani di Pertemuan G20: Perlu Kerjasama Internasional Untuk Atasi Penghindaran Pajak

Gubernur BI Agus Martowardojo (kedua kiri) dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (ketiga kiri) saat menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, di Baden-Baden, Jerman (17-18/03)/Foto: Kemenkeu.go.id

Jakarta, Sayangi.Com– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengikuti “G20 Finance Minister and Central Bank Governors Meeting” yang digelar pada 17-18 Maret 2017, di Kota Baden-Baden, Jerman.

Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani menegaskan perlunya kerja sama internasional untuk mengatasi penghindaran pajak serta mewujudkan aturan dan implementasi perpajakan yang adil antar negara.

“Kerja sama internasional patut dilakukan agar tidak ada lagi tempat aman untuk para penghindar pajak di seluruh dunia,” kata Sri Mulyani, dalam rilis Kementerian Keuangan yang diterima Sayangi.Com, Minggu (19/3).

Sri Mulyani juga mengingatkan, kewajiban pajak atas perusahaan-perusahaan ekonomi digital yang adil dan bagian terbesarnya harus dinikmati oleh negara yang menjadi lokasi kegiatan transaksi, bukan tempat perusahaan tersebut terdaftar.

Pertukaran Informasi Perpajakan

Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia sebagai anggota G20 siap berpartisipasi dalam pertukaran informasi perpajakan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI) dan melaksanakan prinsip penghindaran Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) secara menyeluruh dan efektif.

Dalam pertemuan yang berlangsung dua hari itu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 secara bulat menyepakati agar program AEOI dan BEPS sepenuhnya diimplementasi mulai September 2017 dan selambat-lambatnya pada bulan September 2018.

Menkeu menyampaikan pengalaman Indonesia dalam melaksanakan program amnesti pajak, yang menghasilkan besarnya deklarasi aset dengan repatriasi modal masih sangat terbatas.

Indonesia memandang G20 harus bekerja sama untuk mewujudkan program perpajakan internasional yang kuat dan transparan, dengan tetap memperhatikan keadilan dan kesiapan seluruh negara yang ingin ikut berpartisipasi.

Dalam hal ini, jangan sampai terjadi negara yang ingin bergabung dalam program AEOI dan BEPS ini kemudian menjadi korban dari program itu sendiri akibat ketidakmampuan dan keterbatasan negara tersebut dalam menyiapkan diri.

Indonesia berharap dengan implementasi program kerja sama tersebut, tidak ada lagi lubang atau celah bagi praktek penghindaran pajak internasional serta tidak ada lagi negara yang menggunakan perbedaan sistem pajak untuk melakukan inovasi instrumen keuangan yang bertolak belakang dengan semangat BEPS dan AEOI.

Selain itu, Indonesia juga menyatakan perlunya kerja sama perpajakan yang lebih erat antar negara mitra dagang demi mencegah kebocoran perpajakan yang timbul akibat aliran uang melalui perdagangan internasional.

Di sela-sela pertemuan, Menkeu melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan beberapa perwakilan anggota G20 seperti Perancis, Australia, China dan Kanada serta Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), untuk meminta dukungan terkait implementasi AEOI dan keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF).

Keberadaan Indonesia sebagai anggota FATF, menurut Sri Mulyani, akan memberikan kontribusi besar kepada dunia dalam pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, mengingat Indonesia merupakan negara strategis dengan sistem keuangan yang terbuka.

Manfaat terhadap domestik juga sangat besar di mana Indonesia dapat mempersiapkan regulasi terkait pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme sejalan dengan standar internasional, dan secara aktif berperan dalam membangun standar global terkait hal tersebut.

Dalam pertemuan ini, Indonesia bersama Brasil juga menyampaikan pengalaman dalam melaksanakan reformasi subsidi BBM, yang dinilai oleh komunitas global sebagai usaha yang positif.