Djarot Dinilai Salahgunakan Fasilitas Negara dan Terindikasi Politik Uang

Djarot Saiful Hidayat
Djarot Saiful Hidayat

Jakarta, Sayangi.com – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berjanji Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menaikkan dana operasional RT dan RW. Hal itu disampaikan Djarot saat berdiskusi dengan ketua RT di Buaran, Klender, Jakarta Timur, Minggu (19/3) kemarin. Bahkan dalam diskusi tersebut, Djarot mengaku sudah mengajukan penambahan anggaran tersebut sebelum dirinya cuti.

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan, Djarot telah melanggar aturan berupa penggunaan fasilitas negara untuk berkampanye.

“Harusnya kebijakan-kebijakan seperti itu tidak dilakukan pada saat ini. Itu kan dia lakukan karena berkapasitas sebagai wakil gubernur. Andaikata dia bukanlah wakil gubernur kan tidak bisa,” kata Margarito saat dihubungi Sayangi.com, Senin (20/3).

Margarito mengakui, dari segi substansi, penambahan anggaran tersebut sangat baik. Namun dari segi cara, hal itu sangat tidak tepat, karena saat ini Djarot berstatus sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.

“Itu¬† bertentangan¬† dengan hukum sebenarnya. Beralasan untuk dipersoalkan ke Bawaslu. Menurut saya lebih baik sekarang ini, kalau itu betul betul terealisasi, maka tepat untuk di persoalkan ke Bawaslu biar Bawaslu nanti yang memutuskan,” tuturnya.

Tak hanya melanggar soal penggunaan fasilitas, menurut Margarito, apa yang dilakukan Djarot dengan menjanjikan memberikan atau menambahkan anggaran masuk dalam kategori politik uang.

“Cukup beralasan¬† untuk dikualifikasi sebagai bagian dari politik uang. Jadi ada dua soal di situ, selain penggunaan fasilitas negara, cukup kuat tindakan itu disebut sebagai bagian dari politik uang,” pungkasnya.