BPK Rombak Struktur, Moermahadi Jadi Ketua Gantikan Harry Azhar

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara

Jakarta, Sayangi.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengalami perombakan struktur kepemimpinan. Posisi Ketua BPK yang dulunya dijabat oleh Harry Azhar Azis sekarang digantikan oleh Moermahadi Soerja Djanegara. Sebelumnya, Moermahadi menjabat sebagai Anggota V.

Keputusan perombakan struktur itu diambil dalam Sidang Badan yang berlangsung hari ini, Jumat (21/4/2017).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Sayangi.com, secara keseluruhan struktur keanggotaan BPK RI mengalami perubahan. Harry kini menduduki posisi sebagai Anggota VI.

Kekosongan jabatan Anggota V BPK saat ini diisi oleh Isma Yatun. Adapun posisi Wakil Ketua BPK yang sempat diduduki oleh Sapto Amal Damandari, saat ini tergantikan oleh Bahrullah Akbar yang sebelumnya menjabat sebagai Anggota VI.

Tidak hanya itu, Eddy Mulyadi Soepardi yang awalnya menjabat sebagai Anggota III BPK juga mengalami pergeseran jabatan dan digantikan oleh Achsanul Qosasi. Eddy saat ini terpilih untuk menjabat sebagai Anggota VII BPK. Sidang Badan juga menunjuk 3 Anggota BPK RI yang tetap menjabat di kursi yang sama.

Untuk lebih jelasnya, berikut struktur pimpinan BPK RI periode 2017-2022:

Ketua: Moermahadi Soerja Djanegara
Wakil Ketua: Bahrullah Akbar
Anggota I: Agung Firman Sampurna
Anggota II: Agus Joko Pramono
Anggota III: Achsanul Qosasi
Anggota IV: Rizal Djalil
Anggota V: Isma Yatun
Anggota VI: Harry Azhar Azis
Anggota VII: Eddy Mulyadi

Sebelumnya, berdasarkan rapat internal di awal periode, BPK sudah menentukan pembagian tugas masing-masing anggota, yaitu:

Anggota I membidangi pertahanan dan keamanan serta hubungan luar negeri. Di dalamnya terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.

Anggota II membidangi keuangan dan moneter. Di dalamnya pemerintah pusat, Kementerian Keuangan, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Anggota III membidangi lembaga. Seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota IV membidangi infrastruktur, kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral.

Anggota V membidangi agama dan perwakilan Jawa-Sumatera.

Anggota VI membidangi kesehatan dan pendidikan, kebudayaan, serta Indonesia Timur.

Anggota VII membidangi BUMN.