Fadli Zon Minta Pemerintah Cepat Merespons Tuntutan Buruh

Wakil Ketua DPR Fadli Zon / Foto: Sayangi.Com

Jakarta, Sayangi.Com– Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah cepat merespons tuntutan yang disuarakan oleh kelompok buruh pada aksi May Day, Senin (1/5) hari ini.

Fadli Zon menekankan pentingnya kelompok pekerja di Indonesia mendapatkan penghidupan yang layak, seperti tertuang dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Sayangi.Com, Senin siang, Fadli mengemukakan salah satu agenda yang masih diperjuangkan oleh kelompok buruh adalah formula penentuan upah minimum yang tercantum dalam PP No.78 Tahun 2015. Formula saat ini masih mencerminkan kebijakan politik upah murah. Dimana upah minimum hanya ditentukan oleh tiga komponen : komponen upah minimum berjalan, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Fadli, ada satu komponen yang juga harus dipertimbangkan, yaitu komponen prosentase perubahan nilai tukar. Sebab, risiko keuangan tidak hanya bersumber dari inflasi tapi juga nilai tukar mata uang.

Selain itu, katanya, pemerintah juga harus terus memantau standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di dalam penentuan kebijakan upah minimum melalui mekanisme tripartit, antara pengusaha, pekerja dan pemerintah.

Aspek lain yang juga disoroti Fadli Zon adalah keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perlindungan kepada kelompok pekerja di Indonesia. Baik perlindungan dari aspek regulasi maupun melalui peningkatan kualitas SDM.

Dari aspek regulasi, Fadli menilai, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing saat ini masih melonggarkan mutu dan pengawasan tenaga kerja asing. Sehingga, pasar tenaga kerja lokal mengalami ancaman dari serbuan tenaga kerja asing.

Fadli Zon menegaskan perlunya peningkatan skill SDM pekerja di Indonesia yang dilakukan secara serius oleh pemerintah. Hal ini sangat penting agar tenaga kerja lokal tidak tergeser dengan keberadaan buruh asing. Apalagi dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), peningkatan SDM tenaga kerja akan meningkatkan daya saing SDM Indonesia untuk masuk ke pasar internasional.