Kuliah Umum di PTIK, Kapolri Paparkan Lima Pendekatan Atasi Radikalisme

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan kuliah umum di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan (19/9).

Jakarta, Sayangi.com – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan kuliah umum di hadapan 1.000 mahasiswa di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan (19/9). Peserta berasal dari dari 30 perguruan tinggi serta lima lembaga pendidikan pengembangan Polri dan lima lembaga pendidikan kedinasan instansi negara.

Pada kesempatan tersebut Kapolri berbicara tentang ancaman terorisme dan radikalisme. Menurut Tito, perkembangan terorisme di Indonesia saat ini merupakan gelombang kedua perkembangan teror, yang ditandai dengan berubahnya ideologi dari salafi jihadi menjadi ideologi Takfiri, serta munculnya lone wolf dan leaderless jihad, sebagai dampak permasalahan konflik yang berada di Timur Tengah.

“Konflik di Timur Tengah ini tumpahannya sampai ke Indonesia dan negara-negara lain di regional Asia Tenggara, seperti di Marawi dan di Myanmar, yang merupakan fenomena global yang perlu ditangani secara komprehensif dan hati-hati agar tidak menimbulkan rasa solidaritas yang masif dan akan mempersulit penanggulanngannya,” kata Tito.

Tito menegaskan, metode yang paling baik menanggulangi terorisme dan radikalisme adalah dengan penggunaan soft approach, melalui lima langkah, yaitu yang pertama adalah kontra radikalisasi, kedua adalah pelibatan mahasiswa dan elemen negara lainnya dalam proses deradikalisasi, yang ketiga adalah meluruskan ideologi jihad agar tidak banyak masyarakat yang terpengaruh ideologi ini, selanjutnya adalah menetralisir media yang menyebarkan berita-berita bohong atau fake news dan yang terakhir adalah menetralisir situasi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya radikalisasi.

Tito menekankan pentingnya penggunaan kekuatan yang terukur dalam menghadapi ancaman radikalisme tersebut, dengan didukung analisis intelijen yang kuat, scientific criminal investigation untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi tanpa perlu penggunaan kekerasan. Selain itu diperlukan kolaborasi dengan satuan-satuan TNI untuk menghadapi segala macam pertempuran baik urban war maupun jungle warfare.

“Semua upaya ini perlu landasan hukum yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk bertindak lebih flexible melalui revisi Undang-undang teror,” katanya.