Kapolri: Target Terorisme Sebar Ketakutan dan Jatuhkan Legitimasi Pemerintah

Kapolri Tito Karnavian saat menyampaikan kuliah umum di Kampus PTIK, Jakarta, Selasa (19/9)

Jakarta, Sayangi.Com– Kapolri Jenderal Pol. Muhammad Tito Karnavian, Selasa (19/9) hari ini, menyampaikan Kuliah Umum bertema “Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia”, di hadapan sekitar seribu kalangan akademisi di Auditorium kampus STIK-PTIK, Jakarta Selatan.

Dalam kuliah umum tersebut, Kapolri secara konperehensif memaparkan perkembangan radikalisme dan terorisme yang saat ini sudah menjadi isu global. Indonesia juga merupakan negara yang rawan aksi terorisme, seperti yang terjadi di beberapa wilayah serta ledakan bom di Kampung Melayu beberapa waktu lalu yang menewaskan pelakunya dan beberapa polisi yang sedang bertugas.

Menurut Tito, terorisme berasal dari bahasa perancis “terrere” yang artinya adalah menggetarkan. Terorisme adalah metode mengalahkan lawan yang besar dengan torsi kekuatan yang cukup minimal.

“Bagi kelompok kecil, ini jauh lebih efektif dari Conventional Warfare atau Symmetric Warfare (Perang dengan menggunakan peralatan yang seimbang),” ujarnya.

Terorisme, ujar Kapolri, masih menjadi pilihan beberapa kelompok untuk mencapai tujuannya mendelegitimasi pemerintahan yang sah.

Jatuhkan Kredibilitas Pemerintah

Di masa lalu, kata Tito, teroris menggunakan metode perang konvensional yakni menyerang obyek vital pemerintah dan menyerang petugas. Saat ini yang dilakukan teroris adalah menyerang masyarakat sipil dengan tujuan menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

Menurut Tito, jika legitimasi pemerintah semakin merosot dan masyarakat diliputi rasa takut, asumsinya masyarakat akan menuntut perubahan. Bisa berupa tuntutan untuk mereformasi pemerintahan yang ada, bisa gerakan melawan pemerintah dan lain-lain.

“Tujuan mereka adalah menjatuhkan kredibilitas atau legitimasi pemerintah. Sehingga kemungkinan terjadi pergantian status quo,” kata Tito.

Kapolri mengemukakan, dampak sebuah aksi terorisme juga dipengaruhi media. Sasaran teror di Jakarta walau hanya berskala kecil akan memberi efek secara nasional jika media memberitakan kejadian tersebut berulang-ulang. Sebaliknya teror di luar Jakarta, walau skalanya besar, jika media tidak memberitakannya maka efek terornya tidak ada.

Doktrin Disebar Lewat Internet

Seperti yang pernah disampaikan saat berceramah di sejumlah tempat, Kapolri memaparkan perkembangan aksi terorisme dari yang semula memiliki pemimpin, kini bisa berjalan tanpa leader. Doktrin disebar melalui internet, dan pengikutnya bisa melakukan aksi di mana saja

Fenomena ini, kata Kapolri, memunculkan istilah ‘lone wolf terrorism’, dimana sang pelaku teror yang sudah terpapar doktrin melalui internet, beraksi tanpa kelompok dan pemimpin formal.

Tito menyebut terorisme di Indonesia saat ini merupakan gelombang kedua (second wave) dari perkembangan terorisme yang ada. Hal ini ditandai dengan berubahnya idelogi para teroris dari salafi jihadi menjadi ideologi Takhfiri, serta munculnya lone wolf dan leaderless jihad.

“Doktrin utama dari ideologi Takhfiri yakni tauhid, segala sesuatu yang berpulang pada kemurnian Islam. Segala yang bid’ah adalah haram kalau barang boleh dihancurkan, kalau orang boleh dibunuh,” ujar Kapolri.

Menurut Tito, aksi teror yang ada di Indonesia tidak lepas dari konflik yang terjadi di Timur Tengah. Hal tersebut menjadi fenomena global yang imbasnya sampai ke negara-negara di regional Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

“Ini merupakan fenomena global yang perlu ditangani secara komprehensif dan hati-hati, agar tidak menimbulkan rasa solidaritas yang masif dan mempersulit penanggulangannya,” ujar Kapolri.

Butuh Payung Hukum

Penanggulangan radikalisme dan terorisme, menurut Tito, dapat dilakukan dengan dua metode, yakni Hard Approach (pendekatan keras) dan Soft Approach (pendekatan lunak). Namun menurutnya, metode terbaik untuk penanggulangan teroris adalah Soft Approach, yang terdiri dari lima langkah.

“Penggunaan soft approach, melalui lima langkah, yaitu yang pertama adalah kontra radikalisasi, kedua pelibatan mahasiswa dan elemen negara lainnya dalam proses deradikalisasi, yang ketiga adalah meluruskan ideologi jihad agar tidak banyak masyarakat yang terpengaruh ideologi ini, selanjutnya adalah menetralisir media yang menyebarkan berita-berita bohong atau fake news dan yang terakhir adalah menetralisir situasi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya radikalisasi,” urainya.

Menurutnya, untuk mengatasi aksi terorisme diperlukan penggunaan kekuatan yang terukur. Tentunya harus juga didukung dengan analisis intelijen yang kuat, serta scientific criminal investigation.

“Ini perlu dilakukan untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi tanpa perlu penggunaan kekerasan. Namun, kolaborasi dengan satuan – satuan TNI juga harus dilakukan untuk menghadapi segala macam pertempuran, baik urban warfare (peperangan kota) maupun jungle warfare (peperangan hutan),” terangnya.

Menurut Tito, Polri butuh payung hukum yang lebih luas untuk mencegah dan mengatasi tindak terorisme yang ada. Oleh karena itu, Tito berharap revisi Undang-undang terorisme dapat segera terselesaikan.

“Semua upaya ini perlu landasan hukum yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk bertindak lebih flexible. Ini dapat diwujudkan melalui revisi Undang-undang terorisme,” katanya.

Kuliah umum Kapolri di PTIK diikuti perwakilan Sekolah Staf Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri angkatan 26, Sespimmen Polri angkatan 57, Sekolah Staf Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri angkatan 58, siswa Pusdik Reskrim, Pusdik Intelkam, Sebasa Polri, serta perwakilan mahasiswa dari UBHARA, UNHAN, UPN Veteran, UNJ, Universitas Indonesia, UBK, Gunadharma, Atmajaya, Trisaksi, UIN Syarief Hidayatullah, Bina Nusantara (Binus), Politeknik Imigrasi, Pusdiklat Bea Cukai, dan Badiklat Kejaksaan RI.