Jaksa Agung Berharap Densus Tipikor Polri Dapat Meningkatkan Intensitas Pemberantasan Korupsi

Jaksa Agung HM Prasetyo
Jaksa Agung HM Prasetyo

Jakarta, Sayangi.com – Polri berencana membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Hal tersebut agar Polri lebih leluasa dalam melakukan penindakan kasus korupsi di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, hingga saat ini, tidak ada jaksa dari pihaknya yang akan bergabung ke Densus Tipikor. Karena menurutnya, setiap institusi yang ditunjuk telah memiliki kewenangan sendiri dalam pemberantasan korupsi.

“Rasanya nggak perlu, sementara saya katakan itu. Karena masing-masing lembaga institusi penegak hukum dalam penyelesaikan perkara memiliki independensinya sendiri, ujar Prasetyo di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/10).

Prasetyo berharap, Densus Tipikor nantinya tidak sampai tumpang tindih kewenangan dengan institusi lain, seperti KPK dan Kejaksaan. Ia ingin, keberadaan Densus akan mampu meningkatkan intensitas pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.

“Kita ingin justru kalaupun ada Densus, semakin meningkatkan intensitas pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi,” tegasnya.

Prasetyo juga menuturkan, sebaiknya lembaga yang terlibat dalam pemberantasan korupsi diberikan batasan yang jelas. Hal ini menurutnya penting, untuk mencegah tumpang tindih penanganan perkara korupsi.

“Misalnya KPK sesuai UU menangani kasus korupsi di angka Rp1 miliar ke atas. Sementara Densus Tipikor harus dirumuskan besaran nilai korupsi yang dapat ditanganinya,” terangnya.

Lebih jauh Prasetyo merasa yakin, bahwa KPK, Polri dan Kejaksaan kedepannya dapat bersinergi dalam melawan korupsi. Karena menurutnya, tindak pidana korupsi adalah musuh yang nyata bagi Indonesia.

“Sekarang ini, bagaimana tindak pidana korupsi bisa ditangani bersama, secara lebih terintegratif,” tukasnya.