Polri Buka Kemungkinan Akan Cabut SPDP Terhadap Dua Pimpinan KPK

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto. (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo)

Jakarta, Sayangi.com – Bareskrim Polri mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. SPDP tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, Sandy Kurniawan atas dugaan pembuatan surat palsu.

Menanggapi hal tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, SPDP tersebut tanda dimulainya penyidikan oleh Polri. Itu berarti, Polri akan mencari keterangan dari berbagai pihak untuk mendalami laporan.

“Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan artinya, oleh Polri kita akan mencari bahan keterangan sebanyaknya untuk membuka terang suatu perkara,” ujar Setyo dalam sebuah acara diskusi, di Kebayoran Baru, Selasa (14/11).

Setyo kembali menegaskan, SPDP Polri berbeda dengan Sprindik KPK. Pasalnya, Sprindik KPK identik dengan penetapan tersangka, sedangkan SPDP Polri tidak.

“Jangan langsung (berpikir) seperti di KPK, kalau KPK Sprindik langsung tersangka kan. Kalau di Polri SPDP baru memberi tahu kejaksaan, bahwa Polri masih menyidik suatu kasus,” katanya.

Polri, kata Setyo, membuka kemungkinan akan menghentikan penyidikan laporan tersebut. Hal itu akan terjadi bila penyidik tidak menemukan cukup bukti untuk melanjutkan kasus tersebut.

“Apabila nanti dalam perjalanan tidak ada bukti-bukti yang kuat, maka bisa saja dihentikan dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan),” tegasnya.

Saat ditanya mengenai kapan akan ada keputusan mengenai laporan tersebut, Setyo mengaku belum tahu. Karena menurutnya, saat ini penyidik masih dalam tahap mengumpulkan informasi.

“Nanti akan saya cek ke penyidik, minta info ke penyidik,” pungkasnya.