Temuan PBB : Wanita Korut Sering Alami Pemerkosaan,Kekerasan dan Kekurangan Gizi

Foto Reuters
Foto Reuters

Jenewa,Sayangi.com- Panel HAM PBB melaporkan dari temuannya bahwa mayoritas wanita Korea Utara (Korut) kehilangan pendidikan dan kesempatan kerja.

Wanita Korut juga sering mengalami kekerasan di rumah dan mendapat kekerasan seksual di tempat kerja.Hal tersebut dilaporkan oleh panel hak asasi manusia PBB (PBB) pada hari Senin.

Setelah meninjau secara reguler catatan Pyongyang, Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan menyuarakan keprihatinan. Suara keprihatinan tersebut  adalah pemerkosaan atau penganiayaan terhadap perempuan yang berada dalam tahanan. Hal tersebut acap kali menimpa terutama yang dipulangkan setelah melarikan diri ke luar negeri.

Wanita Korea Utara “kurang terwakili atau kurang beruntung” dalam pendidikan tersier, badan peradilan, keamanan dan kepolisian.  Serta posisi kepemimpinan dan manajerial “di semua area kerja non-tradisional”, kata panel ahli.

Foto CS monitor
Foto CS monitor

Kekerasan dalam rumah tangga lazim terjadi.  Dan memiliki “kesadaran yang sangat terbatas” mengenai masalah ini dan kurangnya layanan hukum, dukungan psiko-sosial. Serta tempat penampungan yang tersedia bagi korban, lapor ahli panel PBB.

Atas laporan PBB tersebut jubir Korea Utara mengatakan kepada panel pada 8 November bahwa mereka bekerja untuk menegakkan hak-hak perempuan dan kesetaraan jender. Namun sanksi yang diberlakukan oleh kekuatan utama atas program nuklir dan misilnya merugikan dan rentan terhadap ibu dan anak-anak.

Panel PBB juga mengatakan bahwa sanksi ekonomi memiliki dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan. Wanita Korea Utara menderita “kekurangan gizi tinggi”, dengan tingkatan 28 persen wanita hamil atau menyusui terpengaruh,ungkapnya.

Laporan tersebut juga menemukan bahwa hukuman untuk pemerkosaan di Korea Utara tidak sepadan dengan tingkat keparahan kejahatan, yang sering kali tidak dihukum. Perubahan hukum pada tahun 2012 menurunkan hukuman untuk beberapa bentuk pemerkosaan, termasuk pemerkosaan anak-anak, pemerkosaan oleh atasan kerja dan pemerkosaan berulang-ulang.

Kode hukum yang direvisi telah menyebabkan “mengurangi hukuman karena memaksa seorang wanita berada dalam posisi subordinat untuk melakukan hubungan seksual dari empat tahun menjadi tiga tahun”, kata laporan tersebut.

Tidak sedikit perempuan diperdagangkan ke luar negeri dan kemudian kembali ke Korea Utara. PBB juga menemukan  perempuan Korea Utara yang “dilaporkan lalu ia akan dikirim ke kamp kerja paksa atau penjara.

Nasib yang sama juga akan berlaku jika dituduh melakukan” penyeberangan perbatasan ilegal “. Dan ini semua akan terkena pelanggaran lebih lanjut atas hak asasi mereka. Termasuk kekerasan seksual oleh petugas keamanan dan dipaksa melakukan aborsi, “imbuhnya.

Wanita Korea Utara yang tinggal di China dapat menurunkan kebangsaan mereka kepada anak-anak mereka. Namun banyak yang percaya untuk tidak mendaftarkan anak mereka lantaran “karena takut dipulangkan secara paksa”, ungkap panel PBB

Sumber: independent.co.uk