Sibuk Bermanuver, Gatot Nurmantyo Dinilai Gagal Membangun TNI Yang Profesional

Para narasumber diskusi Setara Institute di Cikini, Jakarta, Kamis (23/11) sore/Foto: Tri Setyo

Jakarta, Sayangi.com– Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dinilai terlalu sibuk bermanuver politik dan gagal membangun TNI yang profesional, outwards looking, serta mendukung roadmap pertahanan bervisi poros maritim dunia (PMD).

“Presiden Jokowi harus memastikan calon pengganti Gatot Nurmantyo adalah sosok yang aware and capable terhadap tantangan reformasi militer dan mendukung roadmap pertahanan bervisi poros maritim dunia,” kata pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie dalam diskusi bertema Pergantian Panglima dan Akselerasi Reformasi TNI, yang diselenggarakan Setara Institute di Bakoel Koffie, Cikini, Kamis (23/11).

Selain Connie Rahakundini Bakrie, diskusi tersebut menampilkan narasumber Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, Akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi, Ketua SETARA Institute Hendardi, dan Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf.

Para narasumber dalam diskusi tersebut berharap pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan segera memasuki masa pensiun dapat menjadi momentum penataan secara utuh organisasi TNI yang profesional, modern, tunduk pada supremasi sipil, dan mendukung visi poros maritim dunia.

Connie Rakahundini Bakrie berharap Panglima TNI selanjutnya lebih reformis. Menurutnya, sikap Jenderal Gatot yang dalam beberapa waktu terakhir terlihat bermanuver politik tidak baik bagi TNI.

“Kegaduhan dan politicking beberapa isu politik nasional oleh panglima Gatot telah mencederai organisasi TNI, dan jelas mengganggu agenda pembangunan tentara yang outwards looking vision,” katanya.

Reformasi TNI Tidak Sesuai Ekspektasi

Ketua Setara Institute Hendardi dalam diskusi tersebut mengkritik Jenderal Gatot Nurmantyo yang ia sebut lebih menunjukkan citra sebagai selebriti politik daripada panglima TNI.

“Kita semua bisa melihat bagaimana manuver Jenderal Gatot selama ini. Dia lebih banyak masuk di politik praktis. Lebih sebagai selebriti politik,” kata Hendardi.

Dia juga mengkritisi sikap Gatot Nurmantyo yang tidak menunjukkan hubungan harmonis dengan Menteri Pertahanan, dan BIN.

Menurut Hendardi, sesuai cita-cita Reformasi 1998, dwifungsi TNI telah dihapus. Seharusnya TNI memperkuat profesionalitas, dan menjauh dari politik praktis. Akan tetapi, hal tersebut belum dapat diwujudkan sepenuhnya oleh TNI saat ini.

“Harus dilakukan restrukturisasi sebagai evaluasi peran militer dalam masa damai,” katanya.

Hendardi juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan TNI. Karena bila anggota TNI tidak sejahtera, sama saja membiarkan TNI melakukan bisnis ilegal.

“Membiarkan prajurit tak sejahtera sama saja membiarkan prajurit berbisnis. Apapun bentuknya, itu dilarang,” tegasnya.

Secara umum, Hendardi menilai, cita-cita reformasi TNI belum diupayakan oleh pihak TNI sendiri.

“Alih-alih mempercepat reformasi, setidaknya dalam dua tahun ini TNI tak lakukan upaya khusus dalam reformasi institusinya,” ujarnya.

Akademisi Unpad Muradi menyebut, selama dua tahun menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo banyak mengeluarkan pernyataan yang terkait politik praktis.

“Ada banyak masalah sesungguhnya yang masuk dalam wilayah panglima. Misalnya masalah strategi pertahanan, intersep di Laut Cina Selatan, masalah perbatasan, peningkatan kesejahteraan prajurit, dan lain-lain. Gatot minim membicarakan soal-soal ini, tetapi sibuk dengan politik praktis,” ujar Muradi.

Menurutnya, Gatot juga gagal menerjemahkan jargon Presiden Jokowi mengenai pembentukan poros maritim dunia dan ‎konsep Nawa Cita dengan doktrin-doktrin yang ada pada TNI.

“Ini tugas beliau, tapi kita lihat tidak melakukan apa-apa. Padahal ide Presiden Jokowi itu sudah sangat baik membawa bangsa ini sebagai poros maritim dunia,” tutur Muradi.

Pergantian Matra

Muradi berharap Panglima TNI sebaiknya dijabat bergiliran dari ketiga angkatan, untuk menjaga soliditas dan konsolidasi sektor pertahanan.

Artinya setelah Jenderal Gatot Nurmantyo diganti karena memasuki masa pensiun, maka Presiden Jokowi sebaiknya memilih Panglima TNI dari Angkatan Udara atau Angkatan Laut.

“Jabatan panglima TNI bergiliran antar matra untuk kepentingan konsolidasi. Menurut saya yang paling penting konsolidasi antar matra, internal masing-masing matra dan dengan Kementerian Pertahanan,” ujar Muradi.

Menurut Muradi, rotasi jabatan Panglima TNI juga diperlukan untuk mendukung visi pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ia menilai, kebijakan TNI selama dua tahun terakhir belum mengarah pada dukungan terhadap visi poros maritim dunia.

Ia mencontohkan belum adanya komando gabungan di kawasan Kepulauan Natuna yang dinilai menjadi wilayah strategis.

“Berdasarkan data saya tidak ada komando gabungan di Natuna. Juga pembentukan koter (komando teritorial) baru di papua misalnya,” kata Muradi.

Direktur Imparsial Al Araf juga mendukung rotasi Panglima TNI agar memberikan penyegaran dalam tubuh TNI.

“Rotasi posisi Panglima TNI penting untuk memajukan sektor pertahanan. Setelah Jenderal Gatot Nurmantyo yang berasal dari TNI AD maka setelah itu TNI AU atau AL,” ujar Al Araf.

Al Araf menjelaskan, berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI menyatakan jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Al Araf menilai Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berpotensi untuk dipilih Presiden sebagai penganti Gatot. Sebab, diketahui Laksamana TNI Ade Supandi, kelahiran Jawa Barat 26 Mei 1960, akan memasuki masa pensiun pada pertengahan 2018.