Polri dan BPH Migas Akan Bentuk Satgas Guna Pengawasan Distribusi BBM dan LPG 3 Kg

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melakukan salam komando dengan Kepala BHP Migas Fanshurullah Asa usai pertemuan membahas pengawasan dan distribusi BBM di Mabes Polri, Jum'at (5/1). (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo)

Jakarta, Sayangi.com – Kapolri Jenderal Pol Muhammad Tito Karnavian bertemu dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa. Pertemuan yang berlangsung di Rupatama Mabes Polri tersebut membahas mengenai pengawasan dan distribusi BBM, demi mewujudkan program pemerintah mengenai BBM satu harga.

Kapolri menjelaskan, BBM satu harga merupakan program pemerintah yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan dan distribusi BBM perlu mendapatkan perhatian khusus.

“Kita bicarakan soal pengawasan dan distribusi BBM dan LPG 3 Kg. Tujuan program BBM satu harga yakni memudahkan masyarakat dengan harga BBM yang terjangkau dan disubsidi pemerintah, sehingga masyarakat terbantu dan tertolong dengan adanya subsidi ini,” ujar Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (5/1).

Kepala BPH, kata Tito, telah menyampaikan bahwa perlu pengawasan ekstra dalam pendistribusian BBM, terutama di daerah 3 T (Terluar, Tertinggal, Terpencil). Sehingga sinergi antara BPH Migas dan Polri mutlak diperlukan.

“Dengan adanya tugas-tugas yang diemban, perlu ada sinergi. Polri diberikan tugas untuk bantu mengawasi, janhan sampai uang negara yang dikeluarkan untuk subsidi justru yang menikmati kelas menengah,” katanya.

Nantinya, sambung Tito, Polri dan BPH Migas akan membentuk sebuah tim kecil untuk pengawasan tersebut. Sehingga pengawasan pendistribusian BBM dan LPG 3 Kg dapat dilakukan secara maksimal.

“Apa yang kita kerjakan untuk membantu kebijakan pemerintah, kita (Polri) bermain di pencegahan hingga penindakan hukum. Setelah itu kita lakukan video conference ke seluruh daerah, kita video conference dengan seluruh Kapolda, Kapolres dan seluruh stakeholders terkait,” paparnya.

Mantan Kepala BNPT ini juga menerangkan, bahwa pihaknya akan membuat Satuan Tugas (Satgas) untuk pengawasan BBM dan LPG 3 Kg. Sehingga program pemerintah untuk mewujudkan BBM satu harga dapat terealisasikan.

“Di Mabes Polri akan dibuat Satgas, BPH Migas akan kerjasama dalam peningkatan pengawasan. Hal ini agar program BBM satu harga berjalan,” kata Tito.

Lebih jauh Tito menegaskan, Polri akan menindak tegas bila ada pihak yang bertujuan agar program BBM satu harga ini tidak berjalan. Pasalnya, selama ini kerap didapati penimbunan BBM di beberapa daerah, demi kepentingan pribadi.

“Satgas akan lakukan langkah-langkah hukum, termasuk kepada pihak yang sengaja membeli BBM dalam jumlah banyak untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Bila ada aparat yanh bermain di sana, juga akan kita lakukan penindakan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, pertemuannya dengan Kapolri merupakan wujud sinergitas kelembagaan antar keduanya. Namun yang paling penting dari pertemuan petinggi dua lembaga ini, adalah mencari cara mewujudkan program BBM satu harga.

“Kami sudah melakukan pertemuan, ini sebagai wujud sinergis kelembagaan. Namun yang paling penting adalah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam instruksi Presiden, yaitu program BBM satu harga,” ujarnya.

Pria yang biasa disapa Ifan ini juga mengatakan, BPH Migas bertugas untuk menunjuk badan usaha untuk mewujudkan BBM satu harga, mengatur kuota BBM subsidi penugasan, melaksanakan pengawasan sejauh mana BBM satu harga berjalan. Selain itu, BPH Migas juga akan melakukan verifikasi secara kritis dan objektif, serta memberikan sanksi kepada badan usaha yang tidak melaksanakan program BBM satu harga dengan baik.

“Dengan lima tugas tadi ada beberapa kendala yang kami hadapi, pertama kami tidak punya perwakilan daerah dalam pengawasan. Kedua, pengawasan kami Bukan pada tahap penyidikan dan penindakan,” jelasnya.

Dengan adanya Satgas terpadu, Ifan berharap distribusi BBM dan LPG 3 Kg dapat didistribusikan secara tepat. Sehingga, pengecer yang biasanya memanfaatkan kelengahan pengawasan BBM dapat ditindak oleh Polri.

“Sehingga dalam mewujudkan keadilan sosial dibidang BBM dapat betul-betul terwujud,” pungkasnya.