Jaga Netralitas, Ini 13 Larangan Bagi Anggota Polri di Pilkada 2018

Foto ilustrasi: Anggota Polri melakukan pengamanan di Gedung DPR

Jakarta, Sayangi.Com– Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian menginstruksikan seluruh anggota Polri agar bersikap netral atau tidak memihak pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Dalam rapat konsultasi bersama DPR, Menteri Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, KPK, KPU, dan Bawaslu di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/1) pekan lalu, Tito Karnavian antara lain melarang anggotanya untuk berfoto bersama dengan calon kepala daerah yang tengah berkontestasi di pilkada 2018.  Ia juga berjanji akan langsung menginvestigasi anggota Polri yang terindikasi tidak netral selama pelaksanaan pilkada.

Menindaklanjuti instruksi Kapolri tentang netralitas kepolisian pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Kadiv Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen. Pol. Martuani Sormin mengeluarkan edaran berisi 13 larangan yang wajib dipedomani oleh setiap anggota Polri.

Berikut ini adalah 13 larangan tersebut, seperti tertuang dalam rilis Kadiv Propam yang diterima Sayangi.Com, Selasa (16/1).

1. Anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala/wakil kepala daerah/Caleg.

2. Dilarang menerima/meminta/mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak Parpol, Paslon dan Tim Sukses pada kegiatan Pemilu/Pemilukada.

3. Dilarang menggunakan/memasang/menyuruh orang lain untuk memasang atribut2 yang bertuliskan / bergambar PARPOL, CALEG, dan PASLON.

4. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali didalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.

5. Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar/foto bakal pasangan calon kepala/wakil kepala daerah baik melalui media massa, media online dan media sosial.

6. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala/wakil kepala daerah/Caleg.

7. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada calon kepala/wakil kepala daerah/ Caleg/Tim Sukses.

Yang WAJIB dilaksanakan adalah memberikan pengamanan pada rangkaian kegiatan Pemilu/ Pemilukada.

8. Dilarang menjadi pengurus/anggota tim sukses Paslon/Caleg didalam Pemilu/ Pemilukada.

9. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yg dapat menguntungkan / merugikan kepentingan politik Parpol maupun Paslon / Caleg didalam kegiatan Pemilu / Pemilukada.

10. Dilarang memberikan fasilitas2 dinas maupun pribadi guna kepentingan Parpol, Caleg, Paslon Pilkada, Tim Sukses dan Paslon Presiden/Wapres pada masa kampanye.

11. Dilarang melakukan kampanye hitam (Black Campaign) terhadap paslon serta dilarang menganjurkan untuk menjadi golput.

12. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil penghitungan suara pada kegiatan pemungutan suara Pemilu / Pemilukada.

13. Dilarang menjadi Panitia Umum Pemilu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawasan Pemilu (PANWASLU) serta turut campur tangan didalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu.