IBC: Penugasan Impor Garam Harus Pada BUMN

Akhmad Suhaimi

Jakarta, Sayangi.com – Pemerintah dalam hal ini Menteri Perekonomian telah mengeluarkan keputusan impor garam industri seberat 3,7 juta ton. Volume impor itu lebih tinggi dari rekom dan estimasi kebutuhan versi Menteri Kelautan dan Perikanan sebanyak 2,2 juta ton. Ada selisih 1,5 juta ton kebutuhan versi Menteri Perekonomian dan data menurut menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Control (IBC) Akhmad Suhaimi mengatakan, sejatinya Indonesia bukanlah produsen garam, khususnya garam industri non pangan. Sampai saat ini kata dia, Indonesia hanya mampu swasembada garam konsumsi, bahkan produksi garam untuk konsumsi surplus.

Dia mengatakan, tiap kali pemerintah berencana impor, wajar saja selalu ada pro-kontra. Penyebabnya antara lain karena tidak sinkronnya data dari KKP, selaku instansi yang mengeluarkan rekomendasi impor dan menteri yang membina nasib petani garam (sesuai amanah UU No. 7/2016) dengan para instansi yang bersentuhan langsung dengan pelaku pasar dan industri, yaitu Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.

“Masing-masing kementrian mempunyai data berbeda. Bahkan ketidaksinkronan data itu pula yang melahirkan dugaan-dugaan hadirnya para pemburu rente, mengambil untung dari importasi garam. Lebih parahnya lagi, impor dilakukan ketika sedang musim panen garam lokal dan tidak adanya kepastian terserapnya garam lokal,” kata Sukhaimi dalam keterangan tertulisanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (31/1/2018).

“Wajar jika kemudian banyak pihak yang curiga bahwa Kementrian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan dinilai lebih mewakili pelaku industri dan pasar, daripada melindungi petani garam lokal.”

Oleh karenanya, demi menjaga stabilitas garam petani lokal dan untuk menghilangkan perburuan rente importasi garam serta untuk sinkronisasi data produksi dan kebutuhan riil, pihaknya merekomendasikan beberapa hal. Pertama, impor garam hanya boleh dilakukan oleh perusahaan negara yang bergerak dalam usaha pergaraman, yaitu PT. Garam sesuai Permen KP No. 66/2017.

Kedua, sebelum impor dilakukan, harus dipastikan seluruh garam lokal sudah terserap agar harga garam petani lokal tidak anjlok. Dan, ketiga, dalam distribusi garam impor harus melibatkan para pihak, baik aparat penegak hukum dan koperasi petani yang mewakili petani lokal, agar distribusi terpantau dan tidak bocor.

“Ketiga usulan di atas semata-mata untuk melindungi petani garam lokal dan memastikan impor garam bukan untuk memburu rente, melainkan untuk pemenuhan kebutuhan industri non-pangan,” jelasnya.

Berita Terkait

BAGIKAN