• Minggu, 18 Agustus 2013 13:02
  • Oleh:  Afifuddin
Ilustrasi korupsi Ilustrasi korupsi Ilustrasi: Sayangi.com/Ahmad Bustomi

Banda Aceh, Sayangi.com - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bisa bertindak tegas terhadap indikasi korupsi yang melilit Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator MaTA, Alfian, Minggu (18/8) di Banda Aceh. Menurutnya kasus ini sedang dalam proses penyelidikan KPK dan sempat terbengkalai selama 2 tahun lebih. Oleh karena itu penting untuk segera ditetapkannya tersangka.

"Kasus ini memang MaTA dan GeRAK yang melaporkan pada tanggal 31 Maret 2010," kata Alfian.

MaTA dan GeRAK menduga adanya tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan dermaga dan pembebasan lahan untuk pembangunan Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang.

Dari analisis yang dilakukan oleh MaTA, terindentifikasi pengelembungan harga tanah yang menggunakan jasa pihak ketiga. Hal lain juga ada indikasi penyalahgunaan prosedur pembebasan lahan publik. "Ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah," imbuhnya.

Sebagaimana data yang dirilis oleh MaTA, untuk tahun 2007 jumlah anggaran yang digunakan untuk pembebasan lahan sebesar Rp97.538.465.250 terbukti terjadi selisih harga pembayaran untuk lahan melalui mekanisme pencaloan dengan total Rp27.370.796.000

Sedangkan tahun 2008 hasil analisa terhadap NJOP atas jumlah anggaran yang digunakan oleh BPKS untuk membebaskan lahan dari total Rp185.425.592.000 tercatat terjadi selisih pembayaran yang merugikan Negara sebesar Rp85.425.592.000

Lalu kasus pembangunan dermaga tahun 2007 dan 2008, hasil analisis MaTA ditemukan potensi pelanggaran hukum dalam pengadaan barang dan jasa yaitu melakukan Penunjukan Langsung (PL) dengan potensi kerugian negara sebesar Rp189.425.024.500.

MaTA memberikan apresiasi pada KPK yang telah mau turun langsung untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. "Kita pada prinsipnya tetap mendukung upaya hukum yang dilakukan oleh KPK saat ini," tukasnya.

MaTA bahkan mensinyalir, persoalan dugaan korupsi di BPKS itu sangat sistemik, banyak pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. "Jadi kita menduga ada terlibat 8 staf ahli BPKS yang masing-masing mendapat insentif Rp 10 juta perbulan, padahal mereka tidak bekerja," tutupnya. (HST)

Topik Berita