• Jum'at, 20 September 2013 14:15
  • Oleh:  Piere Asnawi
Markus-Mara masih harus tunggu klarifikasi dugaan penggelembungan suara Markus-Mara masih harus tunggu klarifikasi dugaan penggelembungan suara Foto: moripanet.com

Jakarta,sayangi.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten SBD, DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD),  Gubernur NTT, dan Mendagri Gamawan Fauzi diminta tidak buru-buru memproses Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan  pasangan Markus-Dara.

Alasannya, proses hukum masih berjalan perihal dugaan penggelembungan suara dalam 144 kotak suara yang seharusnya memenangkan Kornelis-Daud.

"Kami menolak anggapan sementara pihak seakan-akan dengan menangnya seseorang dalam sengketa Pilkada di MK serta merta paket pasangan calon itu otomatis menjadi Bupati. Tidak demikian, karena untuk mengantarkan seseorang menjadi Bupati dan Wakil Bupati pascaputusan MK atau Penetapan KPU, masih terdapat proses di KPU, DPRD, Gubernur, dan Mendagri untuk mengangkat, mengesahkan, dan melantik pasangan calon yang bersangkutan," ungkap Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, Jumat (20/9).

Terdapat fakta baru yang sangat meyakinkan tentang penggelembungan suara dalam jumlah yang signifikan. Karena itu, langkah yang harus diambil KPU Kabupaten Sumba Barat Daya adalah mengubah keputusannya melalui sebuah rapat pleno rekapitulasi, pascaditemukan penggelembungan atau penipuan atau MK merevisi putusannya melalui sebuah Peraturan MK," pintanya

Selain itu, sambung Petrus, masyarakat dan DPRD Kabupaten SBD harus mendorong dan menciptakan budaya baru agar KPU Kabupaten SBB mau merubah kembali Keputusan Rekapitulasi Penghitungan suara pasca, pascaditemukan 144 kotak suara bermasalah yang bisa saja mengantarkan komisioner KPU Kab. SBD ke penjara atau dipecat. Namun hal terbaik adalah merevisi keputusan dan meminta MK untuk meninjau kembali, sehingga dengan demikian kekosongan kekuasaan di Kabupaten SBD tidak terlalu lama demi pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemilu 2014.

"TPDI mendesak Mendagri untuk tidak iktu bermain atau memberi angin kepada paket pasangan Bupati yang menang di MK, karena hal itu akan memperburuk suasana dan merusak citra negara hukum kita," pungkasnya. (MSR)

Topik Berita