• Selasa, 24 September 2013 22:46
  • Oleh:  Ardhy Fitriansyah
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, melalui Komisioner bidang hukum Chandar Puspa Mirza mengungkapkan akan siap melaksanakan sidang lanjutan sengketa Pilkada Sumsel PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (30/9) mendatang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, melalui Komisioner bidang hukum Chandar Puspa Mirza mengungkapkan akan siap melaksanakan sidang lanjutan sengketa Pilkada Sumsel PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (30/9) mendatang Foto : Sayangi.com/Ardhy

Palembang, Sayangi.com - Pihak KPU Sumsel pada prinsipnya akan siap melakukan sidang lanjutan dari Mahkamah Kontitusi (MK) terkait adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur yang hasil rekapitulasinya sendiri telah diserahkan pada 16 September lalu dengan menurut jadwal yang dirilis oleh pihak MK melalui websidenya sidang lanjutan tersebut sendiri akan digelar pada tanggal 30 September mendatang.

Sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, KPU Provinsi Sumsel, Bawaslu RI, dan Bawaslu Sumsel (VI) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Palembang, Prabumulih, OKU, OKUT dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan OKU Selatan, pada 4 September yang lalu. Pemeriksaan termohon dilaksanakan pada Senin (30/9/) pukul 11.00 WIB.

Permohonan sengketa Pilkada Sumsel ini,79/PHPU.D-XI/2013 yang dilakukan kuasa hukum Suparman Roman (DerMa) dan 80/PHPU.D-XI/2013 oleh kuasa hukum Munarman, dengan telah beberapa kali dilakukan sidang sehingga dalam putusan sela MK memerintahkan PSU.

Nasori Doak Ahmad selaku salah satu kuasa hukum ESP-WIN, membenarkan akan adanya lanjutan sidang di MK tersebut."Ya, benar nanti akan digelar tanggal 30 September mendatang dengan agenda laporan hasil PSU 4 September yang lalu," ucapnya.

Suparman pun menandaskan, ada beberapa materi yang akan mereka sampaikan dalam sidang lanjutan tersebut, dimana KPU Sumsel dinilai tidak menjalankan amar keputusan MK." Kita lihat KPU Sumsel tidak menjalankan amar keputusan MK sebelumnya, dimana dalam amar keputusannya untuk melaporkan hasil PSU, tetapi KPU Sumsel merekap keseluruhan perolehan suara di 15 Kabupaten/kota dan kita akan melakukan keberatan. Sementara rekap suara di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan OKU Selatan juga digabung dengan OKU Selatan. Dan itu juga menyalahi aturan, padahal hanya melaporkan hasil PSU saja," ungkapnya.

“Kami juga akan menyampaikan novum atau bukti baru nantinya di persidangan, agar Pilkada Sumsel dilakukan pemilihan ulang di seluruh wilayah Kabupaten Kota yang kecuali yang telah melaksanakan PSU 4 September lalu dan memang itu merupakan tuntutan kita sejak awal,” tambah Nasori.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, melalui Komisioner bidang hukum Chandar Puspa Mirza mengungkapkan akan siap melaksanakan sidang lanjutan sengketa Pilkada Sumsel PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 30 September mendatang yang memang telah diketahui sebelumnya dan memastikan pihaknya akan menghadiri sidang dengan agenda membacakan hasil laporan PSU 4 September lalu.

"Pada prinsipnya kami KPU Sumsel telah siap mengikuti sidang lanjutan tersebut dengan semua berkas terkait hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang (PSU) dan non PSU yang memang telah diserahkan ke MK pada 16 September lalu sedangkan bagaimana persidangan nanti akan kita ikuti saja apakalah langsung putusan atau seperti apa, KPU siap menjalankannya," tandas Chandra.(MARD)