Potret warga tanpa rumah, salah satu tantangan kota-kota besar di Indonesia Potret warga tanpa rumah, salah satu tantangan kota-kota besar di Indonesia Ilustrasi foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com - Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat Jamil Ansari mengatakan, masalah perumahan adalah problematika yang dialami oleh semua kota besar, sehingga butuh perhatian Pemda untuk mengatasinya.

"Masalah perumahan yang tidak layak merupakan salah satu persoalan yang hampir dialami oleh semua kota-kota besar," kata Jamil Ansari dalam keterangan tertulis Kemenpera yang diterima di Jakarta, Sabtu (28/9). Untuk itu, menurut Jamil, setiap kepala daerah dan aparat pemerintahannya di daerah juga dinilai perlu memberikan perhatian khusus guna menangani masalah tersebut.

Ia menjabarkan, Kemenpera juga telah menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) seperti yang telah dilakukan di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (26/9) lalu. Pemberian BSPS untuk 500 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Medan diharapkan dapat membantu masyarakat miskin agar bisa meningkatkan kualitas rumahnya agar menjadi lebih layak huni.

"Kemenpera akan terus mendorong masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kualitas rumahnya sendiri sehingga menjadi layak huni melalui program BSPS," katanya. Menurut dia, sejumlah indikator yang harus diperhatikan untuk menyukseskan program BSPS antara lain adanya fungsi pengawasan dan pendampingan oleh Pemda.

Hal tersebut, lanjutnya, agar jangan sampai dana BSPS untuk masyarakat miskin dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. "Kalau dana BSPS yang diterima Rp 7,5 juta maka biaya pembangunannya harus sama dan dana tersebut diterima utuh oleh masyarakat penerima tanpa potongan sepeserpun," katanya.

Ia juga berpendapat, indikator lainnya adanya tambahan dana dari masyarakat yang mampu untuk membantu masyarakat miskin guna membangun rumahnya serta menggunakan bangunan lama yang bisa dipakai lagi agar biayanya lebih ringan.

Selain itu, ujar dia, ada gerakan dari Camat maupun Kepala Desa setempat untuk mencarikan dana tambahan seperti memanfaatkan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS), yang dikumpulkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk membantu pembangunan rumah masyarakat kurang mampu.

"Kemenpera selain memberikan dana BSPS juga memiliki program tambahan bagi masyarakat miskin yakni bantuan sertifikat tanah gratis. Dengan demikian, masyarakat miskin juga bisa memiliki sertifikat atas tanah yang dimilikinya," ujarnya.

Sebelumnya, Mantan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Manoarfa mengatakan, dibutuhkan langkah-langkah intervensi negara melalui pemerintah dalam hal mengatasi masalah "backlog" atau kekurangan perumahan di Indonesia.

Menurut Suharso, sebagai otoritas seharusnya memang pemerintah yang menentukan bagaimana pasar berlaku, tetapi di Indonesia kerap kali kebijakan yang ditelurkan adalah kebijakan yang "berdamai dengan pasar". (MSR/ANT)