• Sabtu, 17 Agustus 2013 17:32
  • Oleh:  Bursah Zarnubi
Bursah Zarnubi Bursah Zarnubi Foto: Sayangi.com/Okky

Sayangi.com - Kemerdekaan dan kedaulatan adalah keniscayaan. Tanpanya cita-cita mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil makmur, serta sejahtera materil dan spirituil sebagai bangsa yang bermartabat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, akan menjadi impian belaka. Tepatlah jika Bung Karno menyatakan bahwa kemerdekaan hanyalah jembatan emas yang akan mengantarkan segenap bangsa mewujudkan tujuan dan cita-cita nasionalnya.  

Di ujung jembatan kemerdekaan itu, terbentang jutaan tantangan dan jalan yang dapat dipilih oleh penyelenggara kekuasaan negara. Dan karenanya, hanya para penyelenggara negara yang benar-benar memahami sejarah perjuangan bangsanya, kehendak rakyatnya, menjiwai ruh dan cita-cita proklamasi-lah yang dapat menentukan jalan yang tepat untuk mengantarkan segenap rakyatnya menuju tujuan dan cita-cita bersamanya.
 
68 tahun bangsa ini telah mengarungi berbagai tantangan zamannya. Perjuangan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi memang bukanlah upaya yang mudah. Perkembangan kehidupan kebangsaan yang semakin dinamis dan interaksi antar negara bangsa yang kian cepat dan kompetitif menyajikan peluang sekaligus tantangan bagi kita semua. Situasi itu menuntut kita, terutama para pemimpin politik untuk dapat secara cermat dan penuh perhitungan dalam menentukan langkah membawa arah perjalanan bangsa dalam derasnya arus globalisasi yang bergerak seperti juggernaut, menggilas siapa saja yang merintanginya.  

Kondisi objektif Indonesia dengan 240 juta penduduk serta potensi sumber daya alam yang berlimpah, dapat menjadi berkah sekaligus musibah, tergantung kemampuan kita dalam mengelola dan mendayagunakannya. Potensi bangsa yang demikian besar, dapat menjadi modal penting untuk mencapai cita-cita proklamasi sekaligus menjadi negara besar dalam pergaulan dunia.

Namun demikian, kondisi tersebut dapat pula menjadi persoalan ketika para penyelenggara negara tidak cermat dalam mengelola potensi yang dimilikinya dan menjadi kutukan sumber daya alam sebagaimana dinyatakan Stiglitz. Kekayaan sumber daya alam akan menjadi kutukan bagi negara-negara yang tidak mampu mengelola dan memanfaatkannya. Negara itu akan menjadi sumber eksploitasi dari negara-negara maju, dan itu terjadi ketika para pemimpin politiknya bermental budak dan komprador.
     
Realitas dewasa ini telah menunjukkan, meski kita berhasil mencapai kemajuan-kemajuan penting pascareformasi 1998, terutama munculnya kebebasan politik dalam kerangka demokratisasi dan desentralisasi politik, namun kemajuan ini belum paralel dengan prinsip keterwakilan kepentingan rakyat dalam semua dimensi pengelolaan kekuasaan negara. Ketidakadilan dan ketimpangan justru semakin meningkat derajat dan intensitasnya.

Dalam konteks politik, kita mempraktikkan apa yang disebut sebagai model demokrasi liberal konstitusional pascareformasi 1998. Praktik demokrasi yang demikian, dicirikan dengan penekanannya pada prosedur-prosedur formal demokrasi, rasionalitas-netralitas dari sistem legal-formal, dimana realisasinya justru seringkali merepresi keterlibatan partisipatif rakyat sebagai subjek legitimasi politik yang sesungguhnya.  

Pengagungan dan mistifikasi dari prosedur-prosedur demokrasi formal inilah yang kemudian oleh Carl Schmitt dianggap sebagai biang terjadinya domestifikasi, ekonomisasi, depolitisasi, dan dehumanisasi yang berlangsung secara sistemik dan masif terhadap kapasitas reprentasi rakyat dalam politik.

Demokrasi mengalami penyempitan makna menjadi sekedar prosedur-prosedur politik untuk membentuk dan memberi legitimasi formal terhadap para penguasa. Dalam proses itu, kebebasan dan pelibatan rakyat dalam kontestasi kekuasaan menjadi bagian penting untuk melengkapi tampilan prosedur politik sehingga sahih untuk dinyatakan telah berlangsung demokratis. Rasionalisasi dan kanalisasi demokrasi yang demikian telah meredusir hakikat demokrasi sebagai suatu sistem politik yang menjamin kedaulatan rakyat dalam semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Prinsip mendasar demokrasi yang mensyaratkan adanya kongruensi politik antara perilaku kekuasaan dan aspirasi rakyat menjadi semakin terisolir dari ruang publik. Perilaku para penguasa menjadi pelayan bagi hasrat individual maupun kelompok modal pendukungnya dan semakin steril dari kepentingan publik yang seharusnya diwakilinya. Dalam situasi dan praktik demokrasi yang demikian, rakyat tak lebih dari budak-budak politik yang dieksploitasi oleh para politisi demi kepentingan legitimasi kekuasaanya.  

Demokrasi liberal konstitusional yang kita praktikkan saat ini ternyata tidak dapat menjawab berbagai persoalan ketimpangan pembangunan. Demokrasi politik yang demikian justru menyuburkan praktik ekonomi kapitalistik dan perburuan rente yang memiskinkan rakyat, sebagaimana kritik Anthony Down dalam An Economic Theory of Democracy. Praktik kapitalisme dalam sistem ekonomi ini menemukan pembuktiannya dengan semakin derasnya dominasi modal asing serta privatisasi sektor-sektor strategis dari sektor hulu hingga hilir yang seharusnya dikelola oleh negara sebagaimana amanat Konstitusi.

Sekitar 74% sektor migas yang penting bagi rakyat justru dikuasai oleh asing. Begitu pula dengan industri perbankan, pangsa aset bank nasional yang dimiliki pemodal swasta lokal terus merosot dari 42% tahun 1998 menjadi 19% pada tahun 2011. Begitu pula pangsa aset bank BUMN yang terus tergerus dari 44% tahun 1998 merosot menjadi 39% tahun 2011. Penguasaan asing yang kini mencapai 62,87% dalam industri perbankan nasional tentu patut untuk dikritisi lebih jauh. Fenomena yang sama juga terjadi dengan sektor strategis lainnya seperti telekomunikasi, mineral dan pertambangan, perkebunan, dan lain-lain.

Praktik ekonomi kapitalistik ini tidak hanya ancaman bagi kedaulatan dan kepentingan nasional kita, tetapi juga berdampak terhadap akses rakyat atas kue pembangunan dan kesejahteraan. Sepanjang kurun sejarah, saat ini kita mencapai ketimpangan ekonomi yang tajam. Tingkat kesenjangan meningkat drastis dalam rentang waktu pascareformasi hingga saat ini. Indeks yang menggambarkan taraf ketidaksetaraan ekonomi mengalami kenaikan ekstrim hingga 0,41, angka tertinggi sejak kita merdeka 68 tahun yang lalu.  

Meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi ini tentu kontras dengan capaian angka pertumbuhan ekonomi pada kisaran di atas 6%. Sehingga wajar saja jika banyak kalangan menengarai bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki kedekatan terhadap akses kekuasaan dan ekonomi.

Perburuan rente sesungguhnya hal yang wajar sepanjang berada dalam proses ekonomi yang wajar pula. Perburuan rente yang demikian inilah yang disebut David Ricardo, seorang ekonom, sebagai keuntungan ekonomi yang sah dari kegiatan ekonomi. Akan tetapi, fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah perburuan rente dalam praktek jual beli lisensi yang melibatkan otoritas kekuasaan, politisi-birokrasi, dan para pelaku ekonomi.  
Para pemburu rente ini kemudian membentuk kekuasaan oligarkis guna melanggengkan kepentingan mereka dan menguasai berbagai sektor strategis. Mekanisme sirkulasi kekuasaan dalam demokrasi liberal konstitusional ini kemudian menjadi sarana bagi mereka untuk pewarisan kekuasaan secara demokratis dan konstitusional melalui berbagai praktik yang manipulatif. Praktik perburuan rente model ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi, ladang korupsi dan menghancurkan kemampuan produktif rakyat akibat derasnya serbuan kepentingan pemodal dan asing yang menguasai lisensi.  

Lihat saja ironi negara agraris yang harus mengimpor cabai dan beras dari luar negeri, krisis daging sapi dan fenomena lonjakan kuota impor, garam yang ternyata sebagian besar dipenuhi melalui impor, dan sebagainya.  Tentu saja realitas tersebut mengguncang akal sehat kita sebagai warga negara dari Republik yang demikian kaya dengan berbagai potensi dan sumber daya.     

Kini tiba saatnya bagi kita untuk bermawas diri dan mengambil sikap atas berbagai ketimpangan, ketidakadilan dan problematika kebangsaan yang melingkupi kita saat ini. Praktik kekuasaan harus diarahkan pada upaya untuk memastikan terpenuhinya akses rakyat atas keadilan dan kemakmuran sebesar-besarnya sebagaimana yang dicita-citakan proklamasi 17 Agustus 1945.  

Perhimpunan Gerakan Keadilan memandang bahwa tidak ada jalan lain menuju keadilan dan kemakmuran bersama tanpa perubahan sistem politik dan perilaku para pemimpin politik dalam praktik kekuasaanya. Kembali ke cita-cita proklamasi dengan demikian adalah merebut kembali kedaulatan politik rakyat yang telah dibajak oleh para elitnya dalam demokrasi liberal konstitusional.  

Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dikembalikan kepada Pancasila, baik sebagai staat fundamental norm maupun philosofiche grondslaag yang menjadi konsensus The Founding Fathers. Dengan demikian, Pancasila adalah instrumen bagi rakyat untuk mengevaluasi praktek kekuasaan negara di semua sektor kehidupan. Hanya dengan Pancasila-lah, cita-cita proklamasi, mewujudkan tatanan masyarakat adil, makmur, sejahtera materil dan spirituil dapat diwujudkan dan tidak menjadi mimpi di siang bolong.

* Penulis adalah Ketua Umum DPP Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK), tulisan ini dibacakan di acara deklarasi PGK di Jakarta, Sabtu (17/8/2013)

Topik Berita