• Senin, 15 Juli 2013 10:34
  • Oleh:  Hurri Rauf
Yusril Ihza Mahendra Yusril Ihza Mahendra Foto: Ihzamahendra.com

Jakarta, Sayangi.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra kembali mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait PP Nomor 99 tahun 2012 tentang remisi narapidana. Menurut Yusril, jika pemerintah mau kembali ke sistem penjara seperti zaman kolonial dulu, hal itu tidak masalah.

"Siapa tahu Pemerintah sekarang ini menganggap sistem penjara kolonial lebih baik dari sistem pemasyarakatan. Jika itu yang dimaui, ajukan RUU untuk cabut UU Pemasyarakatan dan berlakukan lagi Reglement Penjara Hindia Belanda dulu itu," kata Yusril, Minggu (14/7) malam.

Menurut Yusril, jika Reglement Penjara ingin pemerintah berlakukan kembali, maka tidak ada persoalan lagi dengan PP 99/2012 yang sejak 13 Juni lalu sedang diuji di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam konteks PP nomor 99 tahun 2012, Yusril mengatakan yang harus dipenuhi bagi napi sebenarnya bukan hanya hak-hak dasar napi sebagai manusia, tetapi hak-hak napi itu sendiri. Hak-hak napi itu diatur dalam Konvensi PBB tentang Perlakuan terhadap Narapidana dan detilnya diatur dalam Protokol Tokyo.
 
"Isi Konvensi PBB itu sudah dituangkan dalam UU Pemasyarakatan Tahun 1995. Hak-hak napi itu antara lain Hak Mendapat Remisi, Hak Cuti Menjelang Bebas, Mendapat Asimilasi, Hak Mendapat Bebas Bersyarat dan sebagainya. Namun, hak-hak itu diketatkan dengan Peraturan Pemerintan Nomor 99 Tahun 2012 untuk Napi-napi tertentu," katanya.

Padahal perlakuan terhadap Napi tidak boleh ada perbedaan. Menurut Yusril, pengetatan bahkan penghilangan atas hak-hak tersebut menimbulkan keresahan yang meluas hampir di semua Lembaga Pemasyarakatan. Peristiwa yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan  Tanjung Gusta,  Medan, hanya awal saja.

"Petugas LP juga dibuat pusing dengan PP 99/2012 karena terkesan bahwa kita mulai meninggalkan sistem pemasyarakatan, kembali ke sistem penjara," katanya.

Terkait pernyataan Presiden SBY di Bandara Halim, Yusril yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM ini mengatakan bahwa SBY hanya mengemukakan agar hak-hak dasar napi dipenuhi. Padahal, kata Yusril, hak dasar napi berbeda dengan hak-hak napi.
 
"Presiden sebaiknya minta Menkumham menjelaskan perbedaan hak-hak dasar napi sebagai manusia dengan hak-hak napi, agar dapat memahami persoalan. Presiden harus menegur Menkopolhukam yang menyebut Terorisme, Narkotik, Korupsi dan sebagainya sebaga “extra ordinary crime” terkait dengan PP 99/2012. Minta Menkopolhukam membaca Statuta Roma tentang Pembentukan ICC dan berbagai literatur tentang crime against humanity agar dapat memahaminya. Presiden juga harus menegur Menkumham dan Wamennya agar pahami betul-betul UU Pemasyarakatan dan sistemnya, agar tidak salah membuat kebijakan," katanya.

Untuk diketahui, Yusril merupakan salah satu kuasa hukum narapidana yang menggugat PP Nomor 99 Tahun 2012. Dia mewakili dua terpidana korupsi, Rebini dan Jumanto, sejak 12 Juni 2013. Rebini adalah terpidana kasus korupsi SUTET dan telah divonis 4 tahun penjara. Sedangkan Jumanto, terpidana korupsi program sosial penanggulangan sosial ekonomi masyarakat di Probolinggo dan divonis 6 tahun penjara. (HST)

Topik Berita