• Sabtu, 27 Juli 2013 12:35
  • Oleh:  Hurri Rauf
Balaikota DKI jadi saksi rekening gendut Balaikota DKI jadi saksi rekening gendut Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com - Anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto minta Kejaksaan Agung tidak lemah dan pandang bulu dalam mengusut rekening gendut para pejabat Pemda DKI, seperti dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kalau menurut saya sih, mau DKI, mau Papua, mau Aceh, kalau memang ada indikasi, kemudian patut dicurigai, ya enggak boleh pandang bulu, harus diselediki itu 'kan," kata Yandri di Jakarta, Sabtu (27/7). Penulusuran terhadap rekening gendut Pemda DKI itu, kata Yandri sangat penting diungkapkan agar tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari. Sebab, lanjut dia, rekening gendut orang-orang Pemda DKI yang dilaporkan PPATK jangan-jangan memang merupakan orang-orang berduit atau kaya dari bawaan keluarganya.

"Jangan-jangan memang dari dulu kaya, orang tuanya kaya, terus dia punya usaha, 'kan layak dia punya banyak (uang) di rekeningnya, 'kan? Artinya, sesuai postur kehidupannya. Tapi kalau dia hanya pegawai negeri tok, memulai karier di PNS, kemudian punya uang banyak, ya perlu digali," tegasnya.

Seperti diketahui, PPATK sudah mengirimkan laporan hasil analisa (LHA) terhadap nama-nama pejabat Pemda DKI yang diduga mempunyai nilai rekening tak wajar, kepada Kejaksaan Agung. Hal itu dikatakan Wakil Kepala PPATK Agus Susanto pada Jumat (26/7). Dia mengatakan, LHA itu dikirimkan kepada Kejaksaan Agung khusunya kepada JAM Pidus pada saat pergantian Pemerintahan Fauzi Bowo kepada Joko Widodo.

Menurut Yandri, PPATK tidak bisa langsung mencurigai jika rekening gendut pejabat Pemda DKI Jakarta dari hasil tindak pidana pencucian uang. PPATK, kata dia, harus menindaklanjuti dan jangan hanya bermain wacana terkait kasus kepemilikan rekening pejabat-pejabat yang tak wajar tersebut. jika hanya dijadikan wacana, hal itu sama saja dengan pembunuhan karakter. Masyarakat pasti menunggu dari kinerja lembaga-lembaga penegak hukum dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi di negeri ini.

"Itulah fungsinya penegak hukum, untuk menindaklanjuti itu. Kalau indikasi-indikasi 'kan, jangan berwacana di publik menurut saya, membunuh karakter orang. Ditelusuri saja melalui jalur hukum yang ada selama ini. Enggak perlu terlalu banyak omong. Enggak boleh juga itu. Masyarakat pasti menunggu lah, bagaimana follow up-nya kalau memang ada pencucian uang atau faktor lain yang patut dicurigai. Itulah tantangan penegak hukum untuk bekerja secara optimal," harapnya. (MDSR)