Gedung Mahkamah Konstitusi Gedung Mahkamah Konstitusi Foto : Sayangi.com/Emil

Kupang, Sayangi.com - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pilkada akhir-akhir ini mendapat sorotan oleh berbagai kalangan.

Menanggapi tuntutan itu, Ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana Johanes Tubahelan berpendapat MK sebaiknya tidak lagi mengurusi sengketa Pilkada.

"Sengketa pilkada tidak memiliki keistimewaan sehingga tidak perlu ditangani Mahkamah Konstitusi (MK). Sebaiknya dibentuk peradilan ad hoc pilkada," kata Johanes Tubahelan, di Kupang, Rabu (28/7).

Dengan begitu, tandas Johanes, masyarakat tidak perlu khawatir, jangan-jangan MK hanya fokus menangani sengketa Pemilukada dan mengabaikan tugas menguji materi UU yang bertentangan dengan konstitusi.

Penanganan sengketa pilkada, beber Johanes, selain menurunkan gengsi MK sebagai lembaga berwibawa, juga tidak menguntungkan para pihak yang mencari keadilan karena merasa dirugikan dalam sebuah pesta demokrasi yang bernama pilkada.

"Jadi hemat saya, pemerintah perlu membentuk peradilan ad hoc khusus menangani sengketa pilkada. Biar lebih cepat penyelesaian kalau ada sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada," tegas Tubahelan.

Dia menjelaskan, banyak pelaksanaan pilkada di Indonesia yang menimbulkan masalah hukum, tetapi penyelesain akhir tidak memuaskan para pencari keadilan karena proses hukum terlalu lamban, sementara tahapan pilkada tetap berlangsung.

Bahkan pemerintah penghentian sementara proses pilkada oleh PTUN, sambung Johanes, sering diabaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, dengan alasan tidak ada ruang bagi lembaga itu untuk menghentikan sementara proses pelaksanaan pilkada jika ada gugatan hukum dari pasangan calon atau bakal calon kepada daerah.

Dalam kasus pilkada di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun 2010 misalnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang dan PTUN Surabaya serta Mahkamah Agung sudah mengabulkan gugatan pemohon tetapi KPU menolak melakukan eksekusi dengan alasan sudah kedaluarsa.

KPU bahkan tetap menggelar pelaksanaan pilkada hingga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTU terpilih pada Desember 2010, tetapi hingga saat ini masih terus menjadi perdebatan karena putusan Mahkamah Agung harus dieksekusi.

Fakta-fakta ini bisa menjadi alasan bagi pemerintah untuk membentuk peradilan ad hoc yang khusus menangani sengketa hukum yang berkaitan dengan pemilukada, katanya.

Johanesn mengatakan, peradilan ad hoc ini tidak permanen. Hanya dibentuk jika ada sengketa Pilkada di suatu daerah dan setelah menangani kasus sengketa Pilkada, peradilan ini bisa dibubarkan.

"Saya kira, biayanya juga lebih murah karena mereka bekerja paling dua minggu. Jadi dari segi biaya dan waktu juga hemat daripada harus ke PTUN di tingkat provinsi, kemudian di Surabaya dan Mahkamah Agung dan lanjut ke Mahkamah Konstitusi," katanya.

Artinya, di Pengadilan Tata Usaha Negara belum diputuskan, pilkada sudah selesai karena prosesnya memakan waktu cukup lama. Ini merugikan mereka yang mencari keadilan," katanya.

Mengenai hakim ad hoc, mantan Ketua Ombudsman Perwakilan NTT-NTB ini mengatakan, bisa dari mantan hakim atau hakim di daerah, pengacara atau bisa saja diambil dari perguruan tinggi yang dianggap lebih independen dalam menangani perkara.

Hal senada diungkap Iwan Sumule, Aktifis 98. Menurutnya, setidaknya ada tiga keputusan kontroversial yang pernah dibuat MK terkait Sengketa Pilkada. Pertama, Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat, Kedua Pilkada Kota Palembang dan ketiga Pilkada Kabupaten Empat Lawang.

Maka, Iwan Sumule pun setuju bila lembaga yang mestinya terhormat dan berwibawa itu menjaga kewibawaannya dengan tidak menangani lagi sengketa Pilkada.

"Saya sudah banyak mendengar suara-suara miring tentang hakim MK yang sekarang. Jadi, sebaiknya MK memang fokus mengurus masalah konstitusi, tidak mengurus hal-hal remeh seperti sengketa Pilkada," tandas Caleg DPR-RI dari Dapil Papua Barat ini. (MARD/Ant)