• Senin, 07 Oktober 2013 13:29
  • Oleh:  Febri S
Yusril Ihza Mahendra Yusril Ihza Mahendra Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra meminta Mahkamah Konstitusi membuat terobosan melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap perkara persidangan pilkada yang terbukti ada unsur suap di dalamnya.

"MK harus membuka terobosan membuka kembali sidang, me-'review' putusan-putusan yang sudah dibuat (dalam perkara pilkada) sebelumnya kalau memang terbukti ada suap di dalamnya. Bisa ada semacam PK (peninjauan kembali)," kata Yusril dijumpai di Gedung MK, Jakarta, Senin.

Pernyataan Yusril tersebut terkait dengan fakta tertangkapnya Akil Mochtar saat aktif menjabat Ketua MK terkait dengan dugaan suap saat menangani sengketa pilkada.

Menurut Yusril, PK diperlukan untuk menegakkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi MK.

Dia mengatakan bahwa peninjauan kembali itu harus dibatasi hanya untuk putusan-putusan perkara yang terbukti merupakan kasus suap. Namun, jangan menutup kemungkinan untuk mengevaluasi seluruh putusan, termasuk sejak zaman kepemimpinan MK oleh Jimly Asshidiqie.

"Bisa dievaluasi semuanya, termasuk dari zaman Pak Jimly," kata dia.

Yusril mengatakan bahwa putusan MK final dan mengikat sehingga memang ada dilema dalam hal peninjauan kembali suatu perkara.

Namun, hal itu menurut dia tetap diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh kepala daerah yang telah terpilih menjabat di daerah masing-masing.

"Ini juga berkaitan dengan kepala daerah yang duduk di jabatannya masing-masing jika memang perkaranya terbukti suap, rakyat tahu dia duduk di situ (menjabat) karena menyuap Hakim MK, itu harus diatasi. Akan tetapi, ini hanya untuk perkara yang terbukti suap," ujarnya. (VAL)