Pasukan pro-Russia berjaga di depan gedung parlemen Krimea di Simferopol (6/3). Pasukan pro-Russia berjaga di depan gedung parlemen Krimea di Simferopol (6/3).

Ottawa,Sayangi-com- Perdana Menteri Kanada Stephen Harper menyatakan bahwa pemerintahnya tidak akan mengakui referendum Crimea untuk bergabung Rusia, selama Moskow mempertahankan cengkeraman militernya di wilayah Ukraina.

"Kanada tidak akan mengakui referendum yang diadakan di suatu daerah yang tengah berada dalam pendudukan militer secara ilegal. "Invasi Rusia ke Ukraina adalah melanggar kedaulatan Ukraina dan dan hukum internasional," kata Harper dalam sebuah pernyataan, di Ottawa, Kamis (6/3).

Presiden AS Barack Obama, kemarin juga sudah menyampaikan peringatan bahwa referendum tersebut akan melanggar hukum internasional dan kedaulatan Ukraina.

Pernyataan Harper dan Obama itu disampaikan untuk menanggapi keputusan Parlemen Krimea pada hari Kamis (6/3) yang telah menjadwalkan sebuah referendum pada 16 Maret untuk bertanya pada rakyat apakah ingin memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Federasi Rusia.

Keputusan parlemen Krimea yang didukung Moskow itu muncul di saat para pemimpin Uni Eropa berkumpul untuk melangsungkan KTT darurat di Brussels untuk membahas bagaimana cara mendesak Rusia agar menarik mundur militernya yang menginvasi Krimea.

Para anggota parlemen Amerika Serikat di hari yang sama juga bertemu untuk membahas sanksi-sanksi ekonomi potensial terhadap Rusia.

PM Ukraina Arseniy Yatsenyuk, yang berada di Brussels menyebut keputusan parlemen Ukraina untuk bergabung dengan Rusia merupakan keputusan ilegal dan mengatakan pemerintahnya mendesak Moskow untuk tidak mendukung mereka yang menyokong separatisme.

Namun Yatsenyuk mengatakan, pemerintahnya terbuka untuk mengadakan pembicaraan dengan Moskow mengenai krisis tersebut.

Kantor berita Reuters mengutip Menteri Perekonomian Ukraina Pavlo Sheremeta yang mengatakan bahwa referendum mengenai status Krimea tidak konstitusional.

Langkah Krimea untuk meninggalkan Ukraina kemungkinan akan menggoyahkan usaha-usaha untuk mencari resolusi diplomatik bagi krisis itu. (AFP/Ant)