• Minggu, 10 November 2013 20:49
  • Oleh:  Hurri Rauf
Diskusi dengan tema "Sengketa Pilkada Kota Tangerang, MK Mau Kemana?" di Jakarta, Minggu (10/11) Diskusi dengan tema "Sengketa Pilkada Kota Tangerang, MK Mau Kemana?" di Jakarta, Minggu (10/11) Foto: Sayangi.com/Hurri

Jakarta, Sayangi.com - Setelah ada keputusan sela Mahkamah Konstitusi (MK), hasil Pemilihan Walikota Tangerang yang dimenangkan pasangan Arief R Wismansyah-Sachrudin belum juga menemukan titik temu. Hal itu, disebabkan karena proses penanganan perkara sengketa pilkada Kota Tangerang ini terkesan berbelit-belit Padahal, masa jabatan walikota dan wakil walikota Tangerang periode 2008-2013 akan berakhir 15 November 2013 yang akan datang.

Begitulah kira-kira kesimpulan beberapa  narasumber dalam diskusi bertajuk "Sengketa Pilkada Kota Tangerang, MK Mau Kemana?" di Jakarta, Minggu (10/11). Hadir sebagai narasumber adalah pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Pengamat Pemilu Imron Hamami, Direktur LPI Boni Hargens. dan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi.

Arbi Sanit mengatakan, ada skenario yang membuat pasangan Arief R Wismansyah-Sachrudin ditunda kemenangannya meski KPUD sudah membuat keputusan pasangan nomor urut lima itu sebagai pemenang pesta demokrasi lima tahunan di kota Tangerang tersebut. Karena ada skenario, maka hasil Pilwakot itu disengketakan ke MK dan yang menangani kasus itu adalah Akil Muchtar saat menjadi Ketua MK.

"Saya kira skenario itu berjalan di sini. Kita tahu dari delapan kota di Banten, kan hanya dua yang tidak dikuasai dinasti Gubernur Banten, Atut, maka Atut menggunakan MK supaya bisa menguasai," katanya.

Karena ada jejak Akil dalam penanganan kasus sengketa Pilwakot Tangerang, Arbi kemudian mengatakan bahwa MK memang tidak layak dipercaya. Sebab, katanya, meski KPUD sudah memenangkan Arief R Wismansyah-Sachrudin namun kemudian MK mengeluarkan putusan sela, sehingga hasil Pilwakot Tangerang itu menimbulkan keresahan masyarakat di sana. Betapa tidak resah, masyarakat sudah berpartisipasi untuk menggunakan hak pilihnya tapi kemudian ada putusan sela dari MK sehingga pasangan Arief R Wismansyah-Sachrudin terancam tidak dilantik meski masa jabatan walikota dan wakil walikota Tangerang berakhiir November 2013 ini.

"Kalau MK ragu maka MK semakin rusak. Dan Hamdan Zoelva sebagai Ketua baru MK harus berani melakukan terobosan, untuk mengembalikan citra MK ini," katanya.

Sementara itu, Refly mengatakan, MK sebenarnya sudah bisa memutuskan langsung terhadap hasil Pilwakot Tangerang. Selain itu, Hamdan Zoelva sebagai Ketua MK baru, menurut Refly harus bisa membuktikan apakah hasil Pilwakot Tangerang, yang pernah dipimpin Akil itu bersih dari transaksi suap.

"Pal Hamdan harus bisa membuktikan bisa memberantas mafia hukum. Pak Hamdan satu panel dengan Akil selama tiga tahun. Kira-kira kalau dikaitkan dengan temuan KPK, tau gak dia terhadap kelakuan Akil," katanya.

Selain itu, Refly juga mengaku ragu terhadap putusan sela MK terkait kasus sengketa Pilwakot Tengerang tersebut. Sebab, kata dia, di sana ada rekam jajak Akil Muchtar. Apalagi, lanjut Refly, ada dugaan keinginan penguasa Banten (Ratu Atut) yang ingin menguasi beberapa daerah di sana.

"Di sana ada sistem paket. Kenapa kemenangan Arief R Wismansyah-Sachrudin
bisa digantung? Ya saya tidak tahu. Jangan-jangan belum bayar. Putusan sela itu mungkin ada suapnya. Makanya saya kasih judul jejak Akil dalam Pemilukada kota Tengerang," katanya.

Kemudian Bonni Hargens memaparkan tentang betapa kotornya proses dan hasil dari Pemilukada yang sudah diselenggarakan di Indonesia selama ini, termasuk Pemilukada Kota Tangerang, Banten. Menurut Bonni, pesta demokrasi lima tahunan di kota itu bukan masalah baru dalam sejarah kekotoran proses pemilihannya. Di sana ada banyak bandit yang ingin mengancam demokrasi.

"Makanya yang menjadi musuh dari demokrasi adalah bandit-bandit itu. Dan di Banten itu bukan masalah baru. Tangerang juga bandit," katanya.