• Senin, 26 Agustus 2013 10:09
  • Oleh:  Hurri Rauf
Ilustrasi Kartu Jakarta Sehat Ilustrasi Kartu Jakarta Sehat

Jakarta, Sayangi.com - Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) kembali melansir hasil penelitiannya terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Penelitian dilakukan pada Juni 2013 dan hasilnya sebanyak 81,4 persen warga DKI setuju dengan syarat terhadap program pelaksanaan KJS dan masih mengeluhkan mekanisme pelaksanaannya.

Direktur LSIN, Yasin Mohammad mengatakan, program monumental layanan kesehatan gratis DKI Jakarta dalam bentuk KJS  masih jauh dari harapan dan tidak seindah yang dipromosikan. KJS, katanya, tidak ada bedanya dengan layanan kesehatan gratis yang sudah diterapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian lanjutan, LSIN menyimpulkan bahwa sistem pelaksanaan KJS terbukti masih berantakan mulai dari proses sistem kepesertaan, layanan kesehatan, mekanisme pembayaran, hingga ketidakjelasan proyeksi KJS.

Sistem pelaksanaan KJS Pemprov DKI masih amburadul dan jauh dari prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), transparansi dan akuntabilitas. Pada proses kepesertaan, sebagaimana rencana Pemprov DKI bahwa penerima KJS adalah penduduk ber-KTP DKI kategori miskin dan rentan miskin atau yang diberikan penghargaan. Faktanya kepesertaan KJS masih banyak yang tidak tepat sasaran, terjadi kesalahan cetak KJS, dan penolakan pendaftaran," kata Yasin Senin (26/8).

Seperti diketahui, pada tahap awal pendaftaran kepesertaan KJS, Pemprov DKI menggunakan data penduduk miskin BPS tahun 2011, kemudian proses pendaftaran dirubah dengan cukup mendaftarkan diri ke Puskemas terdekat dengan pola proaktif masyarakat.

Sayangnya, kata Yasin, sistem pendaftaran KJS di Puskemas tidak dibarengi dengan pembentukan tim surveyor dan verifikator untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan KJS, Pemprov DKI memang menggandeng PT ASKES sebagai mitra KJS untuk kepesertaan, namun hanya sebatas mencegah kepesertaan ganda. Tak hanya itu, lanjut Yasin, sosialisasi juga minim, proses pencetakan lama, pendistribusian yang lama dan pendaftaran tidak bisa diwakilkan. Dampaknya KJS tidak tepat sasaran atau tidak mengutamakan warga miskin dan rentan miskin, banyak terjadi kesalahan pencetakan kartu dan terjadi penolakan saat pendaftaran. Kepesertaan KJS oleh Pemprov DKI dicanangkan untuk penduduk miskin, rentan miskin.

"Faktanya Dinkes Jakarta menjalankan sistem pendaftaran KJS dengan menerima siapa saja penduduk DKI asalkan ber-KTP DKI dan mau menerima paket layanan KJS seperti layanan kelas III di RS, tidak peduli warga mampu atau miskin. Sehingga keterlibatan PT ASKES sebagai mitra KJS tidak diperuntukkan oleh Dinkes mendata penduduk miskin dan rentan miskin yang seharusnya memperoleh KJS melainkan sebatas memastikan tidak adanya double identity," ujarnya.

Menurut Yasin, sistem yang demikian menunjukkan tidak adanya sinkronisasi antara Pemprov dengan Dinkes Jakarta sehingga berdampak pada ketidaktepatan sasaran kepesertaan KJS, kartu peserta KJS yang banyak jatuh ke tangan orang mampu, padahal data Kemenkes RI menunjukkan bahwa angka kesakitan atau kematian masyarakat miskin 3 kali lipat besarnya dibandingkan masyarakat mampu.

"Kemudian pada sistem layanan kesehatan juga amburadul, penolakan pihak RS untuk kerjasama sudah menjadi bukti. Kerjasama Pemprov dengan RS dan minimnya sosialisasi cara berobat berdampak pada pelayanan kesehatan yang tidak maksimal.  Layanan kesehatan sering tidak diberikan secara tuntas terhadap pasien, padahal anggaran sudah dialokasikan oleh Pemprov," katanya. (HST)

Topik Berita