Adhie Massardi Adhie Massardi Foto: twitter

Jakarta, Sayangi.com - Polemik Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi masih memanas. Setelah staf khusus Mendagri menyerang balik Ahok, kini juru bicara mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M. Massardi mendukung Ahok.

Dukungan Adhie ini terkait dengan permintaan Mendagri kepada Gubernur DKI Joko Widodo agar mengevaluasi Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung. Alasannya karena lurah tersebut didemo warga Lenteng Agung, yang diduga lantaran perbedaan agama. Menurut Adhie, penyelenggara negara, apalagi setingkat menteri, tidak boleh mengembangkan sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Saran Gamawan kepada Pemprov DKI (Jokowi-Ahok) untuk memindahkan Lurah Susan sebab ada sekelompok orang yang tidak menyukainya karena perbedaan agama, tidak bisa ditafsirkan lain, kecuali Mendagri menyepakati sikap intoleran itu,” kata Adhie, yang juga Sekjen Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) dalam rilisnya kepada Sayangi.com, di Jakarta, Senin (30/9/2013).

Ia pun mengungkapkan dukungannya terhadap Ahok dan meminta Gamawan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, dan secara khusus kepada Ahok dan Lurah Susan.

“Permintaan maaf Mendagri ini penting, selain untuk kebaikan Gamawan sendiri, juga untuk dijadikan pelajaran bagi para penyelenggara negara lainnya agar memahami dan menghormati hak-hak konstitusional setiap warga negara. Yang utama, melakukan penguatan atas kehidupan keberagamaan di Tanah Air,” jelas aktivis yang kini menjadi Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini.

Ia menuturkan, konsekuensi sebagai penyelenggara negara wajib taat asas negara (Pancasila) dan Konstitusi (UU 1945). Maka pejabat negara yang memberikan toleransi kepada kelompok intoleran dianggap menyetujui dan turut serta mengembangkan perilaku intoleran. Hal itu berarti kata Adhie perlawanan terhadap konstitusi.

Oleh karenanya, ia mengaku prihatin dalam sepuluh tahun terakhir ini, kehidupan berbangsa dan bernegara semakin berantakan. Pancasila sebagai dasar negara dan Konstitusi diabaikan.

Celakanya, menurut Adhie, pelaku utama pengingkaran terhadap Pancasila dan Konstitusi itu adalah para penyelenggara negara di level kabinet (eksekutif) dan legislatif pusat (DPR RI). Buktinya, selain pernyataan Gamawan soal Susan, mereka seenaknya menjual SDA kita kepada pihak asing.
 
“Tapi bukti paling konkret ketidakpahaman (dan pengingkaran) para eksekutif dan legislatif kita terhadap konstitusi adalah lebih dari 135 UU produk mereka dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan UUD 1945,” kata Adhie, menandaskan.