• Selasa, 13 Agustus 2013 16:59
  • Oleh: 
Ilustrasi Ilustrasi Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com - Setelah gagal membuat peraturan yang mengharuskan calon anggota legislatif melaporkan dana kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali merancang peraturan baru.

KPU melarang seluruh calon anggota legislatif memasang alat peraga kampanye sebagai upaya untuk mempromosikan diri kepada masyarakat, kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Selasa (13/8).

"Caleg tidak boleh memasang alat peraga apa pun, kecuali dikordinasikan oleh partai politik yang mengusungnya," lanjut Ferry ketika ditemui di Gedung KPU Jakarta.

Peraturan tersebut termasuk dalam poin draf perubahan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye, yang dalam pekan ini akan segera disahkan oleh KPU. Pelarangan pemasangan alat peraga, antara lain berupa baliho, spanduk, dan iklan reklame, dilakukan dengan tujuan agar caleg lebih mendekatkan diri secara langsung kepada para konstituennya.

"Ini upaya untuk mendesak caleg supaya 'blusukan' mendekati konstituennya sehingga bisa dikenal," tambahnya.

Dalam draf perubahan peraturan tersebut dijelaskan, antara lain mengenai pembatasan penggunaan alat peraga untuk setiap partai peserta Pemilu 2014, termasuk penentuan ukuran baliho, penggunaan spanduk, dan pemasangan reklame iklan.

"Ukuran baliho maksimal 2x3 meter, pemasangan di setiap kecamatan dua baliho," kata Ferry.

Meskipun PKPU tentang pedoman pelaksanaan kampanye belum diketokpalu oleh KPU, para peserta pemilu sudah banyak yang mencuri "start" dengan memasang beragam spanduk dan baliho, khususnya pada saat perayaan Hari Raya Idulfitri 1434 Hijriah.

Selama pemasangan alat peraga tersebut tidak diidentifikasi sebagai upaya kampanye, maka hal itu menjadi kewenangan pemda setempat untuk memberlakukan baliho dan spanduk itu sebagai iklan daerah.

Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Pemilu (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan bahwa pemasangan alat peraga yang sudah dilakukan parpol saat ini merupakan upaya untuk memanfaatkan kekosongan hukum selama PKPU belum disahkan.

Parpol dan para calegnya memanfaatkan kekosongan hukum peraturan kampanye dengan menampilkan foto diri, lambang partai, nomor urut partai, slogan kampanye, ataupun visi dan misi partai mereka pada spanduk atau baliho tersebut.

"Pemasangan spanduk atau baliho itu justru akan memberikan nilai negatif di mata masyarakat, belum ditetapkan sebagai caleg dan capres saja sudah berani mencuri 'start' dengan promosi diri," kata Masykurudin. (HST/ANT)