• Rabu, 14 Agustus 2013 08:57
  • Oleh:  Nurfahmi Budi Prasetyo
Dari kiri-kanan, Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Said Iqbal, Kepala Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Sekjen Kementerian Kesehatan Supriyantoro, dan Direktur Utama PT Asuansi Kesehatan (Askes) Fahmi Idris (tampak belakang) saat dialog antara KAJS dengan pemerintah membahas Undang-Undang Badan Penjamin Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor Kemenkes, Jakarta, Selasa (13/8) petang. Dari kiri-kanan, Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Said Iqbal, Kepala Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Sekjen Kementerian Kesehatan Supriyantoro, dan Direktur Utama PT Asuansi Kesehatan (Askes) Fahmi Idris (tampak belakang) saat dialog antara KAJS dengan pemerintah membahas Undang-Undang Badan Penjamin Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor Kemenkes, Jakarta, Selasa (13/8) petang. Foto: Sayangi.com/Nurfahmi Budi Prasetyo

Jakarta, Sayangi.com - Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) mengungkapkan, Badan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Perpres 12/2013 dan PP 101/2012 bertentangan dengan UU BPJS pasal 7 ayat (1) dimana harus berbentuk Badan Hukum Publik.

Demikian disampaikan Said Iqbal, Sekretaris Jenderal KAJS saat audiensi dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (13/8) petang. KAJS yang merupakan gabungan organisasi buruh, petani, nelayan, dan mahasiswa itu diterima langsung oleh Menkes. Menkes sendiri didampingi Kepala Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang, dan Direktur Utama PT Asuransi Kesehatan (Askes) Fahmi Idris.

Lebih lanjut dikatakan Said Iqbal, buruh berharap kepesertaan dalam BPJS tidak bertahap untuk Jaminan Kesehatan sesuai Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 14 UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta penjelasannya dan Pasal 15 UU BPJS. Yang dimaksud bertahap kata dia adalah: program, infrastruktur, adminstrasi registrasi bukan pentahapan kepesertaan dan benefit.

"Untuk jumlah peserta PBI, 156 juta orang wajib ditanggung APBN dan APBD (Jamkesda) yang terintegrasi," tegas Said.

Ada pun rincian peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menurut KAJS adalah pendapatan lebih kecil atau sama dengan Upah Minimum, orang miskin data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K): 96,7 juta orang, peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 45,5 juta orang yang terintegrasi dengan data orang miskin, guru honorer, pekerja formal (petani, nelayan), dan pekerja rumah tangga.

"Usulan KAJS yakni, anggaran PBI yang sudah disepakati sebesar Rp19,94 triliun diperluas kepesertaannya menjadi 156 juta orang maka iuran PBI sebesar Rp15.000 per peserta diperkiranan akan bisa mencukupi," ujar Said.

Di tempat yang sama, Kepala Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang menyatakan, yang mendapatkan PBI adalah orang miskin dan tidak mampu. Nah, debatablenya soal itu luar biasa. Jadi tidak bisa dikongkritkan syarat miskin dan tidak mampu menurut data TNP2K tahun 2014. "Dari 40 persen kalau ditarik 96,7 juta penduduk. Tetapi kemudian, oleh Kemenkeu disetujui 80 juta, karena alasan fiskal. Kemensos harus berkoordinasi dengan Kemenkes, dan Kemenkeu," ujar Chazali.

Menurut Chazali, hal ini yang sedang dipikirkan Kementerian Dalam Negeri, untuk mendata itu. Sementara itu, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan, data orang miskin yang berhak menerima PBI itu sudah dibahas, dimana 45,5 juta, kalau di Askes menjadi 11 dan 10 juta yang bisa dicover. "Tentu kita berharap keadaan fiskal kita menjadi baik. Tapi prinsip berapa orang harus membayar itu yang harus dijelaskan," tegas Menkes. (HST)

 
Topik Berita