• Jum'at, 23 Agustus 2013 14:06
  • Oleh:  Nur Fitriana
Irman Putra Sidin Irman Putra Sidin Foto: Sayangi.com/Emil Ondo

Jakarta, Sayangi.com – Dibubarkannya BP Migas, kemudian dibentuk kembali badan yang bersifat Adhoc SKK Migas, bahkan keberadaan UU Migas ternyata tak membuat penguasaan kekayaan alam dan cabang produksi penting negara ini kembali pada kemakmuran rakyat. Terbukti dengan kasus yang baru-baru ini terjadi, ketika Kepala Satuan Kepala Kerja (SKK) Migas Rudi Rubiandini ditangkap oleh KPK karena kedapatan korupsi.

Menurut pakar Hukum Tata Negara DR. Irman Putra Sidin, mestinya cabang produksi yang menguasai hajat hidup dan penting harus dikuasai oleh negara. Cabang produksi penting tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak juga tetap harus dikuasai Negara.

"Cabang produksi tidak penting tapi merupakan hajat hidup orang banyak, harus dikuasai oleh Negara juga. Misalnya cabe yang harganya kemarin sempat meroket. Itu kan membuat rakyat kita jadi kelabakan. Negara harus pegang itu,” katanya dalam diskusi publik "Tata Kelola Migas Yang Adil Bagi Rakyat" yang diadakan oleh Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK), Jumat (23/8), di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No 43, Jakarta selatan.

Semua yang dikuasai Negara, kata Irman tujuannya haruslah untuk kemakmuran rakyat. Irman menambahkan, yang dimaksud dengan kemakmuran rakyat adalah ketika cabang produksi atau kekayaan alam itu dibutuhkan oleh rakyat, semua harus tersedia. Jika sampai ada kelangkaan, Irman menilai Negara belum mampu memenuhi kemakmuran rakyat.

"Yang paling penting lagi, harganya harus terjangkau dan distribusinya merata. Kita tahu sendiri bahwa sejauh ini Negara belum memenuhi kemakmuran rakyat. Padahal di Undang-undang Dasar kita, telah diatur aspek ketatanegaraan termasuk hal ekonomi di dalam pasal 33. Harusnya Negara mampu mengaplikasikannya,” katanya.

Menyebut Undang-undang Migas yang saat ini tengah digodok DPR, Irman menilai konsep UU itu bisa dicapai kalau semua cabang produksi dan kekayaan alam dikuasai negara. Kalau negara menyerahkan ke pasar, maka tak bisa dicapai 3 item itu sebagai wujud kemakmuran rakyat.

Menurut Irman, negara memang tak pernah memiliki kekayaan alam dan cabang produksi. Negara hanya dimandatkan untuk  memegang mandat dalam kepemilikan kekayaan alam dan cabang produksi. Yang memiliki itu adalah seluruh rakyat indonesia. Karena itu, pemerintah tidak bisa memaksakan instrumen untuk memaksa rakyat termasuk orang kaya melakukan subsidi silang pemakaian BBM, apapun alasan baik yang dikemukakan pemerintah selama ini, karena orang kaya pun berhak untuk mendapatkan haknya dari negara.

Menurut Undang-undang Dasar, Pemerintah tak hanya bertugas untuk mengatur tetapi juga mengelola. Jika tak bisa, selemah-lemahnya iman pemerintah, mereka harus mampu untuk mengatur dan mengawasi dimana negara mengeluarkan izin dan konsesi.

Inilah konsep penguasaan negara itu sehingga lahir BP Migas sampai dirubah menjadi SKK Migas. Namun paradigma UU migas hanya diperuntukkan pada rezim pasar global dimana peran negara dalam penguasaan kekayaan alam dan cabang produksi mandul. BP migas hanya tunduk pada kontrak dan negara tidak bisa melakukan apa-apa. Inilah yang melatarbelakangi BP migas dibubarkan. Karena jika BP migas melakukan kontrak , negara memotong urat nadinya sendiri. memasung dirinya untuk tidak menguasai kekayaan alam dan cabang produksi. "Ini adalah logika yang salah," sahutnya.

Irman menambahkan, paradigma yang harus dibangun dalam UU Migas kedepan haruslah bukan lagi menggunakan paradigma rezim pasar karena dia akan menguasai rezim penguasaan Negara. Yang disebut dalam kekuasaan negara makin rendah, adalah karena rezim pasar yang berkuasa. Karena konsep mekanisme pasar yang lebih berperan sementara Negara hanya gigit jari.

"UU Migas harus berwatak nasionalis. Bahwa negara harus mengelola kekayaan alam dan cabang-cabang produksi negara. Kalau tidak mampu baru diberikan pada pihak ketiga dengan catatan harus menguntungkan negara. Kalau negara mau mengelola, jelas untungnya akan jauh lebih besar. UU ini akan encer dalam percaturan kapitalisme global,” katanya. (FIT)