• Sabtu, 21 September 2013 12:13
  • Oleh:  Hurri Rauf
Aksi demo buruh di depan Gedung Balaikota beberapa waktu lalu Aksi demo buruh di depan Gedung Balaikota beberapa waktu lalu Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal tidak adanya batas kadaluarsa dua tahun dalam hal gugatan buruh (terkait upah dan pasangon) kepada pengusaha.

"KSPI menyambut baik dan mendukung keputusan (MK) ini," kata Presiden KSPI, Said Iqbal dalam siaran pers yang diterima Sayangi.com, Sabtu (21/9). Menurut Said, putusan MK tersebut menunjukkan bahwa upah dan pesangon adalah sesuatu yang penting dan melekat pada pribadi setiap buruh. Sehigga tidak ada sesuatu apapun yang dapat membatasi ketika buruh menuntut upah dan pesangonnya.

"Sebab upah layak (melawan upah murah) adalah hak dasar bagi buruh," pungkasnya.

Dikatakannya, KSPI dan elemen gerakan buruh lainnya akan mengumpulkan 1.000 orang pimpinan Serikat Buruh dan Dewan Pengupahan Daerah unsur buruh se-Indonesia pada 30 September yang akan datang. Mereka akan berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta untuk membahas perjuangan kenaikan upah minimum secara nasional sebesar 50% dengan 84 item KHL (melalui negoisasi di Dewan Pengupahan Daerah) serta mematangkan persiapan mogok nasional pada 30 Oktober 2013.

"Mogok nasional akan dikuti 3 juta buruh di 200 kabupaten Kota dan 20 Provinsi. Selain isu kenaikan upah minimum, pertemuan akbar 1.000 orang aktivis buruh dan mogok nasional tersebut, juga mengangkat isu Jaminan Kesehatan untuk seluruh rakyat pada 1 Januari 2014, bukan bertahap 2019, serta mendesak Pemerintah untuk memastikan mulai November 2013 ini tidak ada lagi outsourcing kecuali untuk 5 jenis pekerjaan sesuai permenakertrans No 19/2012," katanya. (MSR)