• Selasa, 01 Oktober 2013 16:32
  • Oleh: 
Mendagri Gamawan Fauzi Mendagri Gamawan Fauzi Foto : Sayangi.com/doc

Jakarta, Sayangi.com – Daripada bersilat lidah mengoreksi pernyataan mengenai Lurah Susan, ada dua hal mendesak yang bisa dilakukan Mendagri Gamawan Fauzi secara simultan, yaitu kursus logika dan bertukar posisi jabatan dengan Lurah Susan.

“Kursus logika tak mesti masuk sekolah tinggi filsafat, les privat logika saja sudah cukup. Supaya Gamawan mempunyai sistematika berpikir yang baik,” ujar Ketua Relawan Jokowi (Bara JP) Sabar Mangadu, di
Jakarta, Selasa (1/10).

Bersamaan dengan itu, Mendagri Gamawan bagus juga kalau bertukar posisi dengan Lurah Susan. Gamawan menjadi Lurah Lenteng Agung, Susan menjadi Mendagri. “Pikiran anti-logika, kadang lebih pas kita respon dengan pikiran yang tak kalah anti-logika,” tambahnya.

Sedikit-dikitnya dua alasan mengapa Sabar menyarankan Gamawan kursus logika. Pertama adalah soal 65 juta ktp bodong, di mana Nomor Induk Kependudukan (NIK) kurang atau lebih dari 16 angka. Kalau e-ktp sebuah sistem, angka NIK kurang atau lebih, komputer tak mau lanjut.

“Jika logika Gamawan memang sehat, akan bisa membedakan mana komputer yang hanya sebagai tempat mengetik, mana komputer yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang terhubung satu sama lain. Tak bisa membedakan, berarti perlu kursus logika,” katanya.

Alasan ke dua, Gamawan tidak menangkap makna suatu kalimat atau frasa, sehingga berusaha mengelabui publik dengan permainan kata-kata. Gamawan lupa, lawan bicara (termasuk masyarakat pembaca berita), menangkap makna, bukan menangkap kalimat.

Sama seperti persoalan matematika, harus selalu menangkap makna. Manakala kalimat atau kata-kata diputar untuk mengelabui makna, akan selalu gagal. Apalagi kalau pura-pura bodoh, akan dinilai lawan bicara sebagai tindakan munafik.

Sabar mengutip kalimat Gamawan, seperti yang dimuat kompas.com, sebagai sesuatu yang anti-logika. Di dalamnya tidak ada kesinambangan makna. Kalau logika matematika diterapkan, akan kacau-balau, semakin menunjukkan betapa Gamawan berusaha memalsukan pernyataannya sendiri.

"Tidak ada yang salah dari Gubernur atau Pemda (Pemprov DKI Jakarta) karena penunjukan (Lurah Lenteng Agung) itu kewenangan Gubernur. Kalau terus-menerus didemo, Pemda bisa mengevaluasi kebijakannya, bukan lurahnya. Itulah yang sering terjadi, pendapat sumber ditafsirkan sendiri," Sabar mengutip pernyataan Gamawan.

Telaah logika matematika, meninjau kebijakan, entah meninjau penempatan Lurah Susan, maknanya sama saja. “Makna yang sama, untuk apa Gamawan membela diri? Para matematikawan tak akan bisa menerima apologi Gamawan, nalar kualitas rendah,” tukas Sabar. (RJ)