Pramono Anung : “Peluang Caleg Aktivis Kecil dalam Pemilu 2014”

Sistem kepartaian di Indonesia menyebabkan biaya politik menjadi begitu mahal. Dengan sistem itu hanya yang memiliki modal sosial seperti artis atau selebritis dan modal kapital seperti pengusaha yang diperhitungkan. Bagaimana dengan peluang caleg aktifis? Inilah jawaban Wakil Ketua DPR-RI Pramono Anung kepada Mardikanto dari sayangi.com saat diwawancarai di sela-sela acara diskusi di Indonesian Democracy Monitor (Indemo), Rabu (5/6) yang lalu.

Paska reformasi, ada sejumlah aktifis, termasuk mas Pram sendiri yang sudah ada di dalam. Adakah mereka bisa mempengaruhi perubahan?

Saya tidak memungkiri adanya desakan-desakan, bahwa aktifis-aktifis yang sekarang di Parlemen diharapkan dapat melakukan perubahan. Tapi yang terjadi, suara aktifis itu lebih nyaring ke luar, bukan nyaring di dalam. Sebab di dalam dia berurusan dengan fraksinya. Maka dia tidak bisa melakukan perubahan dari dalam, karena dia terbentur kebijakan fraksinya.

Terus partai-partai apa saja di Parlemen yang menghendaki perubahan?

Kalau bicara perubahan, itu yang sebenarnya lebih banyak bicara adalah PDI perjuangan, PKS, Gerindra dan Partai Hanura. Lainnya, mungkin karena sudah benar-benar ada di dalam kekuasaan dan ingin mempertahankan kekuasaan, maka tidak berpikir perubahan. Sebab dengan sistem yang ada dan dia sudah biasa menjalaninya, maka dia berharap akan kembali sukses dengan sistem yang ada itu.

Dan memang mereka terpilih kembali?

Ya, memang. Dalam hitungan saya, sekitar 95% anggota Parlemen yang mencalonkan kembali akan terpilih kembali. Yang lima persen itu, bisa jadi partainya tidak lolos Parliamentary Threshold atau ada hal-hal lainnya. Di sini nyaris memang tidak ada sirkulasi kekuasaan di DPR.

Terus bagaimana proses pembahasan UU Politik di DPR ?

Ada tiga hal yang menjadi bahan perdebatan (dalam proses pembahasan UU Pemilu), pertama, sistem proporsional terbuka atau tertutup, kedua ambang batas Parliamentary Threshold dan ketiga jumlah kursi di dapil dan sistem penghitungan suaranya. Dan ternyata kita kembali ke sistem suara terbanyak.

Apa konsekuensi dari berlakunya sistem suara terbanyak?

Pemilu sistem suara terbanyak itu sebenarnya lebih ke suara perorangan. Tapi suara perorangan itu kan nantinya harus berhadapan dengan suara fraksi. Menurut saya, suara perorangan yang tidak mempengaruhi suara Fraksi atau Partai itu tidak berarti.

Sistem itu saya anggap sebagai ancaman terhadap ideologi partai. Oleh karena itu, untuk mengamankan ideologi partai, PDI Perjuangan, dan juga awal-awalnya didukung oleh PKS, lebih menginginkan sistem proporsional tertutup.

Bagaimana peluang aktifis dalam sistem suara terbanyak?

Dengan sistem pemilu suara terbanyak, orang yang menang setidaknya harus memiliki modal sosial dan modal kapital. Untuk modal sosial itu biasanya artis, karena dia lebih dikenal. Sedangkan modal kapital itu pengusaha. Bukan aktifis, yang maaf kata modal sosial tidak begitu dikenal dan modal kapital pas-pasan, cari utangan kemana-mana.

Bagaimana pula nasib caleg aktifis di partai mas Pram itu sendiri?

Itulah mengapa, PDI Perjuangan memperjuangkan sistem proporsional tertutup. Dengan sistem itu setidaknya di nomer urut satu dan dua, sekian persen jatah aktifis, sekian persen jatah kader partai, dan sekian persen untuk pengusaha. Sebab selama pembiayaan partai yang realitasnya ditanggung oleh partai itu sendiri dengan bantuan pendanaan dari pemerintah, maka Partai sangat membutuhkan masuknya orang-orang yang memiliki untuk bergotong royong dengan kader partai dan caleg aktifis yang tidak memiliki pendanaan yang cukup. Tapi kan perjuangan kami dikalahkan oleh sistem proporsional terbuka, yang juga berarti sistem suara terbanyak.

Bukankah memang sudah rancu sistem ketata-negaraan kita?

Dalam pandangan saya bukan hanya sistem ketatanegaraan yang rancu, melainkan juga sistem pemerintahan kita. Contohnya saja dalam pemilihan duta besar, di seluruh dunia hanya ada Indonesia dan Ethiopia yang pemilihan duta besarnya memerlukan persetujuan parlemen. Dan itu memang sudah ada sejak awal-awal reformasi, semangatnya sih DPR bisa mengawasi semua, dan kita ada dalam eforia itu.

Selain itu, apa tantangan politik kita ke depan?

Dengan sistem pemilu suara terbanyak yang berbiaya mahal, hari ini dan ke depan kita menghadapi pragmatisme politik. Segala sesuatunya berjalan transaksional. Di sisi lain, kelembagaan negara yang belum efektif tentu memicu banyaknya persoalan. Sedangkan sistem kepartaian tidak mendukung, terutama dalam rekrutmen kader-kader potensial sebab terhalang oleh berkembangnya pragmatisme politik.

Padahal partai politik kan memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan kita?

Benar, sebab Partai Politik, bukan hanya di sistem ketatanegaran kita, melainkan juga di negara-negara demokratis lainnya memang memiliki peran strategis, terutama dalam hal rekrutmen kepemimpinan nasional dan daerah, seperti pencalonan Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota dan anggota legislatif di semua tingkatan.

Mas Pram bilang, sistem ketatanegaran dan pemerintahan kita rancu. Untuk mengatasi kerancuan itu bagaimana dengan usulan sejumlah kalangan tentang pentingnya Amandemen ke-4 UUD 1945?

Dengan segala hormat, saya harus mengatakan, amandemen UUD 1945 bukan cara penyelesaian untuk mengatasi kerancuan politik yang sekarang. Sebab bila pintu amandemen dibuka, maka bukan tidak mungkin ke-4 hal yang sudah kita sepakati bersama (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) pun akan diamandemen. Jadi menurut saya, jalani sistem yang ada sambil berharap adanya pendewasaan-pendewasaan politik sehingga kita melangkah ke arah yang lebih baik.

Sudahkah ada tanda-tanda pendewasaan?

Terlepas dari segala kelemahan yang ada, saya harus memberi penghormatan kepada KPU sekarang yang berani memangkas dari 40-an partai menjadi hanya 12 partai politik saja yang boleh menjadi peserta dalam Pemilu 2014 . Sebagai negara yang plural multi partai itu suatu keharusan. Ke depannya saya berharap tinggal 6 atau 7 partai saja, dan itu saya rasa sudah bisa mewakili konfigurasi politik yang ada.

Saya juga menaruh respek kepada elite-elite politik yang ada sekarang ini. Dulu sering didengung-dengungkan, kalau jumlah partai dipangkas akan timbul kerusuhan, ternyata itu tidak terjadi, Sebab elite-elite politik mulai dewasa dengan tidak melakukan pengerahan massa, melainkan membawa kasusnya ke jalur hukum yang ada, seperti Pak Yusril kan dimenangkan oleh PTUN, begitu juga dengan Pak Sutiyoso yang dimenangkan oleh Panwaslu.

Tentu kan tidak semuanya buruk, dari sistem yang sekarang adakah yang sudah baik?

Memang, ada banyak hal yang mesti diperbaiki. Tapi tidak semua jelek, kok. Masih ada yang baik-baik. Presiden SBY itu kalau keluar negeri sudah hebat betul. Dia disebut-sebut sebagai pemimpin negara demokratis yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Padahal kita yang di dalam negeri merasakan banyak kekurangan-kekurangan dari kepemimpinan beliau. Tapi di luar, kita ini dianggap sebagai negara demokrasi, ada penegakan hukum, dengan ukuran ketika itu setidaknya ada 76 anggota DPR yang dipenjara, dan itu membuat dunia kagum pada kita.

Termasuk dengan adanya KPK ?

Betul itu. Brazil itu kasus korupsinya tergolong besar, dan di sana belum ada KPK. Maka parlemen Brazil berencana studi banding ke Indonesia, khusus belajar tentang bagaimana mendirikan lembaga semacam KPK di negaranya. Padahal mereka tidak tahu, kalau korupsi di kita juga masih terbilang tinggi. Tapi semua yang keluar kan tampak baik? Tugas kita sekarang, bagaimana menjadikan kesan (image) baik itu menjadi benar-benar baik.

Bagaimana mengatasi tingginya biaya politik itu, sebab kalau begini terus, kapan dong giliran aktifis masuk ke panggung politik resmi?

Memang harus ada perubahan sistem. Sebab politik biaya tinggi seperti yang sekarang itu mendorong terjadinya korupsi. Usul saya, dalam jangka panjang, parpol harus diberi kesempatan memiliki badan usaha yang tidak berhubungan dengan APBN dan APBD, dengan begitu tidak ada vested of interest di situ, atau kalau tidak, seperti di Eropa Barat, negara memberikan bantuan yang cukup bagi partai-partai politik peserta Pemilu.

Mas Pram Optimis, kita akan lebih baik?

Ya, harus optimis dong kita menjadi negara besar. \Pertama, kita punya posisi geopolitik yang sangat strategi, kedua, kita punya kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, ketiga, jumlah penduduk yang besr, keempat, kemajemukan sosial budaya yang hingga kini belum dikelola secara optimal, dan kelima, adanya perubahan geoekonomi yang  dipicu oleh India dan China yang akan membawa Asia menjadi kekuatan dunia pada era mendatang. Tentu itu akan menjadi faktor positif untuk akselerasi pembangunan di Indonesia.