DKPP Koordinasikan Penyelenggarakan Pemilu Dengan KPK

Jakarta, Sayangi.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

“Saya mau koordinasikan terkait isu integritas penyelenggaraan pemilu,” kata Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie saat datang ke Gedung KPK Jakarta, Jumat (7/6).

Jimly mengungkapkan bahwa lembaga yang dipimpinnya akan membahas Sistem Integritas Nasional (SIN) yang sedang dikembangkan KPK.

Menurut Jimly, selain bertugas mengawasi KPU maupun Bawaslu, agenda Sistem Integritas Nasional yang selama ini dibangun KPK juga terkait dengan tugas DKPP.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa DKPP juga berencana untuk mengembangkan sistem pencegahan dalam penyelenggaraan pemilu.

“Kami berdiri baru genap satu tahun dan selama setahun kami mengawal perilaku etika pelaku pemilu, menjaga integritas penyelenggaraan pemilu untuk mengawal pejabat publik yang nantinya dipercayai,” ungkap Jimly.

Dalam kesempatan tersebut Jimly menginformasikan bahwa dalam setahun ini sudah ada 70 orang anggota KPU dan Bawaslu yang diberhentikan karena melanggar kode etik.

“Saya mau tukar pikiran dengan teman-teman di KPK, siapa tahu kami bisa menyumbangkan satu kemungkinan, mengembangkan upaya pencegahan yang lebih luas karena pendekatan hukum tidak cukup, tapi harus ada juga upaya memperkenalkan sistem etika nasional,” jelas Jimly.

Ia menyebut bahwa sejumlah perangkat yang mengatur etika kehidupan berbangsa telah dimiliki, misalnya Pancasila dan Ketetapan (TAP) MPR No 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

“Menurut saya ini penting untuk kita kembangkan, dilembagakan menjadi sistem bernegara supaya sistem hukum dan sistem etika bisa berjalan menunjang,” ungkap Jimly.

DKPP juga memperingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengubah sikap dalam memahami undang-undang dan menghormati Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai sesama penyelenggara pemilu.

Peringatan tersebut diambil terkait pengaduan Bawaslu mengenai penolakan KPU menjalankan putusan Bawaslu yang menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai peserta Pemilu 2014.

KPU menolak karena menilai putusan Bawaslu cacat hukum padahal KPU meyakini verifikasi calon peserta pemilu sudah benar dan bila KPU melaksanakan putusan Bawaslu maka akan membuat lembaga tersebut tidak memperlakukan semua calon peserta pemilu secara sama.

DKPP menyatakan bahwa pembuat Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengharapkan penyelesaian sengketa di Bawaslu berupa mediasi dengan hasil musyawarah mufakat namun terjadi perbedaan penafsiran UU tersebut oleh KPU dan Bawaslu serta para pakar.

Dalam kesimpulannya, DKPP menyebutkan perbedaan penafsiran perundang-undangan adalah penyebab kekisruhan KPU dan Bawaslu, karena itu tidak boleh ada lagi penafsiran berbeda untuk kewenangan Bawaslu, jika masih ada maka dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik. (HST/ANT)