Moratorium PNS Belum Berlaku di Sektor Pajak

Jakarta, Sayangi.com – Moratorium perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum bisa diberlakukan di sektor pajak. Alasannya karena sektor tersebut, ditambah sektor bea cukai masih memerlukan banyak pegawai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, sejauh ini pemerintah masih perlu menggali penerimaan negara lewat pajak dan bea cukai. Namun, penggalian potensi pajak yang masih besar terkendala oleh kurangnya personil di kedua instansi tersebut. Karena itulah penambahan personil menjadi suatu keniscayaan.

“Kalau menurut saya itu (penambahan personil) penting. Memang sekarang ini terjadi moratorium penerimaan PNS, tapi kita juga harus memilah, memikirkan untuk katakanlah pos-pos tertentu memang harus ditambah,” kata Hatta di kantornya.

Pemerinah mengakui saat ini masih banyak sekali potensi-potensi pendapatan pajak yang perlu digali tidak hanya lewat sistem pendalaman, tetapi juga pelebaran wajib pajak.

“Kalau kita mau lihat ya middle class Indonesia ini diatas 55 juta jiwa, coba kita lihat sekarang, yang memiliki NPWP berapa sekarang? Artinya masih banyak potensio-potensi yang harus digali,” tuturnya

Menurutnya, beberapa satu faktor yang bisa meningkatkan penerimaan negara di samping peningkatan kualitas dan sistem atau biasa disebut reformasi pajak, juga lewat perbaikan kualitas SDM, organisasi, dan penambahan personil.

“Ada dua sumber atau direktorat yang menambah penadapatan negara, yakni dari pajak dan non pajak. Salah satu non pajak itu adalah bea Cukai. Ini juga perlu peningkatan personilnya,” katanya dikutip dari situs resmi kementerian perekonomian, Jumat (7/6/2013)

Khusus untuk Bea dan Cukai, sambungnya, masih banyak daerah-daerah di Indonsia dengan potensi peningkatan pendapatan negara yang masih besar sekali, misalnya saja daerah-daerah dengan sumber-sumber kekayaan alam yang langsung berhubungan dengan ekspor. Begitu juga dengan masih banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus, atau pelabuhan yang memerlukan pengawasan bea cukai.

“Itu juga potensi-potensi hilangnya pendapatan negara yang perlu kita perhatikan. Jadi saya sangat setuju bahwa pajak dan Bea Cukai itu personilnya harus diperbanyak. Tapi juga tidak sekedar menambah, tapi juga orang-orang yang berkualitas, integritas dan memahami tugas-tugasnya, yakni mengawal pendapatan negara.”