Karut-Marut Pemilu 2014: Antara Harapan dan Kenyataan

Suhu politik menjelang Pemilu 2014 semakin panas. Peta politik Indonesia pun berubah seiring munculnya undang-undang baru di bidang politik. Masing-masing Partai Politik (Parpol) harus menyesuaikan diri dengan aturan main yang baru. Perbicangan dan pemberitaan media massa juga tak lepas dari hiruk pikuk panggung politik nasional. Belum lagi berbagai lembaga survei juga tak kalah cepat merilis akuntabilitas Parpol dan Calon Presiden 2014.

Di sisi proses pelaksanaan, masih banyak persolan yang menimbulkan keraguan banyak pihak tentang kualitas Pemilu 2014 yang akan datang. Karut-marut pelaksanaan Pemilu bisa dilihat pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) – yang pada awalnya hanya meloloskan 10 Parpol yang menjadi kontestan Pemilu 2014, konflik hukum dan politik pun mulai menyeruak ke publik. Sepuluh Parpol yang lolos menjadi kontestan Pemilu 2014 terdiri atas 9 parpol penghuni parlemen hasil Pemilu 2009 dan 1 Parpol baru yang dinyatakan lolos verifikasi faktual. Sepuluh Parpol tersebut adalah Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Gerindra, Partai Hanura, PKB, dan Parpol baru yaitu Partai Nasdem.

Partai-partai yang tidak lolos verifikasi, segera mengambil langkah politik dan hukum. Namun, hanya Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang akhirnya lolos menjadi peserta Pemilu 2014, melalui keputusan PTUN. Meskipun sebelumnya telah terjadi perbedaan pandangan yang cukup menegangkan antara KPU dan BAWASLU mengenai gugatan PKPI. Pihak BAWASLU menilai PKPI memenuhi syarat untuk lolos sebagai peserta Pemilu, berbeda dengan sikap KPU yang tetap pada keputusannya – PKPI tidak memenuhi syarat. Konflik pun reda tatkala permohonan gugatan Sutiyoso, Ketua Umum PKPI dikabulkan PTUN. Walau begitu, pemandangan tersebut menimbulkan kesan negatif terhadap lembaga negara.

Sementara itu, partai yang tidak lolos sibuk membangun koalisi dengan Parpol lain yang lolos menjadi peserta Pemilu. Koalisi menjadi keniscayaan yang tak terelakkan bagi parpol-parpol yang tidak lolos. Bahkan aksi lompat pagar para politisi dari satu partai ke partai lain juga mewarnai kondisi politik Indonesia menjelang pemilu. Mereka seolah tak peduli dibilang sebagai politisi “kutu loncat”, ibarat pepatah, biarlah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu.

Karut-Marut Masalah Caleg
Proses tahapan pendaftaran calon legislatif juga tak sepi dari masalah. Dari mulai karut-marutnya sistem perekrutan caleg oleh Partai Politik hingga proses pendaftaran Daftar Caleg Sementara (DCS) di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perekrutan caleg, tak sekadar menimbulkan polemik di internal parpol, tetapi sudah sampai ke ruang publik secara luas. Tarik-menarik kepentingan sesama Caleg untuk memperebutkan nomor urut dan dapil di wilayah basis potensial pun tak terelakkan. Bahkan bukan rahasia lagi, telah terjadi transaksi “jual beli” nomor urut di pusaran pengurus partai di dalam proses pencalegan.

Bagi caleg petahana tentu tidak sulit mendapatkan nomor urut di posisi teratas, karena mereka memiliki modal keuangan dan popularitas yang memang masih dibutuhkan Parpol. Ada simbiosis mutualisme antara caleg petahana dan parpol. Caleg petahana dinilai berpotensi menyumbang suara partai karena memiliki modal keuangan, modal sosial, dan popularitas. Begitu pula caleg artis, dipandang oleh parpol sebagai figur yang mampu mendongkrak suara. Karenanya, nama artis banyak bertebaran di susunan DCS di pelbagai Parpol.

Dari situ nampak jelas, prospek demokrasi di negeri ini masih berjalan di atas tumpukan kapital dan berputar di lingkaran politik citra. Kualitas dan integritas personal caleg tidak menjadi arus utama (mainstream). Padahal, kualitas demokrasi, salah satunya akan ditentukan oleh kualitas personal para pembuat kebijakan yang duduk di kursi parlemen. Karena peranan wakil rakyat di parlemen memiliki posisi strategis dalam menentukan hitam putihnya perjalanan bangsa ini ke depan, suka atau tidak, harapan untuk membangun kualitas demokrasi dan pembangunan yang lebih baik salah satunya ada di lembaga DPR.

Pertanyaanya, masih adakah optimisme itu di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga DPR. Bukankah yang terjadi malah sebaliknya, kini muncul keraguan apakah Pemilu 2014 bisa diharapkan untuk memperbaiki bangsa ini. Bahkan ada pendapat dari beberapa pihak, Pemilu 2014 tidak ada gunanya. Pendapat tersebut barangkali bisa dimaklumi karena selama ini belum ada korelasi positif antara hasil pemilu dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Masalah inilah yang harus dijawab oleh para wakil rakyat yang akan duduk di parlemen dengan membuktikan kinerja yang lebih baik.

Hasil kajian Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang diumumkan 5 Mei 2013 juga menguatkan pesimisme publik. Penelitian tentang Potret Mutu Caleg Parpol Peserta Pemilu 2014 yang dilakukan LPI menemukan Daftar Caleg Sementara (DCS) yang diserahkan ke KPU banyak masalah. Diantaranya, masalah kelengkapan administrasi Caleg, kesalahan penulisan, Caleg ganda lintas partai dan duplikasi nama Caleg lebih dari 1 dapil dari satu Partai untuk memenuhi ketentuan kuota perempuan. Yang paling spektakuler dari kajian LPI adalah temuan caleg yang bermasalah dengan korupsi. Dari duabelas Partai peserta Pemilu, adalah Partai Demokrat yang paling banyak caleg bermasalah dengan korupsi, sebesar 14,7%, disusul Partai Golkar 8,7%, PDI Perjuangan 7,1%, PKB 5,7%, PBB 5,1%, PKS 5,0%, PPP 4,0%, Gerindra 3,0%, Hanura 1,4%, PKPI 0,1%, dan Nasdem 0,1%.

Melihat potret caleg di Pemilu 2014 tersebut, Direktur LPI Boni Hargens memprediksi, kualitas DPR 2014 sama dengan DPR periode 2009, tidak ada perubahan.

Gonjang-Ganjing Parpol
Gonjang-ganjing yang terjadi di Parpol juga membuat publik semakin muak terhadap kelembagaan Parpol. Sehingga menimbulkan pesimisme publik atas harapan masa depan kehidupan yang lebih baik. Harapan itu nyaris pupus di saat elit politik menampilkan wajahnya yang korup, serakah, hipokrit, saling jegal, saling serang sesama kader Parpol dan antarparpol. Konflik internal Partai Demokrat adalah salah satunya – yang menjadi perhatian publik di saat para kader Demokrat mempertontonkan cara berpolitik yang kurang santun, sebagaimana yang kerap dianjurkan oleh Soesilo Bambang Yudhoyono.

Prahara Partai Demokrat terjadi setelah sejumlah pucuk pimpinan Partai milik Pemerintah ini terseret kasus korupsi. Gonjang-ganjing Partai besutan SBY tersebut kian memanas sejak mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Februari lalu. Pergumulan dan manuver politik di internal partai berlambang bintang mercy ini, terus bergerak cepat. Media massa Indonesia ramai-ramai memberitakannya dalam headline masing-masing dengan judul besar. Majalah Tempo edisi 18-24 Februari 2013 memuat cover foto wajah Anas yang retak, namun memunculkan wajah sang pendiri PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di balik foto Anas tersebut. Judul covernya pun menarik: “Buruk Anas Partai Dibelah”.

Di mata publik Indonesia, partai yang sedang berkuasa ini, sudah terpuruk reputasinya setelah para elitenya satu per satu diseret ke pengadilan tindak pidana korupsi. Dimulai saat M. Nazaruddin (Bendahara Umum) yang ditangkap KPK karena mengorupsi anggaran negara dalam proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang dan sudah divonis 4 tahun 10 bulan penjara. Lalu berturut-turut Angelina Sondakh (mantan Wakil Sekretaris Jenderal/anggota DPR RI) divonis 4 tahun 5 bulan dalam kasus yang sama, Hartati Murdaya (mantan anggota Dewan Pembina) dalam kasus suap perluasan izin lahan perkebunan kelapa sawit di Buol, Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Alfian Mallarangeng (mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat/mantan Menpora) dalam kasus pembangunan sarana olahraga terpadu Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dan Anas Urbaningrum juga dalam kasus Hambalang.

Dalam konferensi persnya setelah ditetapkan menjadi tersangka, Anas berkata datar namun dengan mimik serius dan emosional, “Ini baru halaman pertama.” Ada apa di balik pernyataannya itu? Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Anas memang langsung mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum PD pada 23 Februari. Tak pelak perang terbuka antara kubu Cikeas (kediaman Presiden Indonesia) yang dipimpim SBY dan kubu Anas yang tersingkir pun sempat terjadi. Anas sendiri mensinyalir bahwa pihak Istana telah mengintervensi KPK agar segera menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi. Bahkan, Anas sendiri mengakui, posisinya sebagai Ketua Umum partai bagaikan bayi yang tak dikehendaki kelahirannya. Namun sayang, publik kecewa karena Anas tak kunjung membuka halaman berikutnya, sebagaimana ia janjikan.

Friksi di internal PD menjadi “hidangan paling nikmat” untuk pers Indonesia saat ini. Perkembangan kisruh politik di PD dari hari ke hari selalu dinanti pembaca dan pemirsa televisi Indonesia, karena berita-beritanya selalu “seksi” untuk disimak. Simaklah hasil analisis media yang dilakukan Indonesian Publik Institute (IPI) dari tanggal 18 Februari hingga 10 Maret 2013 yang berjudul “Analisis Citra Parpol Dalam Pemberitaan Media”.

IPI meneliti 738 berita yang tersebar di 6 surat kabar: Kompas, Media Indonesia, Republika, Koran Tempo, Seputar Indonesia, dan Jawa Pos. Data itu menunjukkan frekuensi pemberitaan terbesar adalah Partai Demokrat dengan 21,7%, disusul PKS 13,7%, Hanura 10,6%, Golkar 9,5%. Sisanya enam partai: PDIP, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Nasdem berada di posisi kurang dari 9%. Sayangnya, grafik citra pemberitaan negatif paling tinggi juga ditempati Partai Demokrat, 14,6%, posisi kedua adalah PKS 8,7%, Golkar 3,8%. Sedangkan PAN, PDIP, Gerindra, Hanura, Nasdem, PKB dan PPP di bawah 3%.

Lihatlah pula talk show di televisi siang dan malam, para pengamat dan politisi bergantian menjadi narasumber membicarakan Anas dan kisruh di tubuh PD dikala itu. Masyarakat penikmat berita di Indonesia terus memantau bagaimana akhir episode perlawanan Anas Urbaningrum, mantan Ketua PD versus sang pendiri PD, alias Ketua Umum, alias Ketua Majelis Tinggi, alias Presiden Republik Indonesia itu. Sejauh ini Anas mencurigai dirinya sengaja digiring untuk menjadi pesakitan di KPK.

Simak tulisan Majalah Tempo edisi 18-24 Februari: “Kubu Anas menuding lembaga ini (KPK) tak seteril dari intervensi Istana. Indikasinya, rencana KPK menetapkan Anas sebagai tersangka berbarengan dengan pengambilalihan Demokrat oleh Majelis Tinggi Partai, yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono.”

Lupakan sejenak sosok Anas Urbaningrum, mari kita lihat kondisi sekarang, semua infrastruktur partai dari pengurus pusat, provinsi, hingga kabupaten langsung berada di bawah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Tongkat komando partai kini dipegang SBY, berarti SBY adalah orang yang paling bertanggung jawab bulat lonjongnya Partai Demokrat, termasuk bertanggung jawab apabila PD semakin terpuruk dalam pemilu yang akan datang.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang pada Pemilu 2009 naik di posisi 4 besar – dari Pemilu sebelumnya hanya berada di posisi 10 besar. Kini, partai yang berbasis Islam itu, mulai terpuruk citranya dan diprediksi telah merosot elektabilitasnya seiring penangkapan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK yang tersangkut kasus korupsi kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Luthfi resmi ditahan sebagai tersangka karena diduga menerima suap kuota impor daging. Selain Luthfi, Menteri Pertanian Suswono yang juga kader PKS disebut-sebut tersangkut dalam kasus ini. Bahkan Hilmi Aminuddin Ketua dewan Syuro juga diduga terlibat. Tak terkecuali Anis Matta Presiden PKS juga diduga terlibat dalam beberapa kasus korupsi. PKS yang mengklaim dirinya partai yang paling bersih, ternyata terperosok juga dalam praktik korupsi.

Begitu pun Partai Golkar, PDIP, Gerindra, PKB, PPP dan PAN juga tak luput dari jeratan korupsi yang melibatkan para kadernya. Dari soal suap hingga korupsi anggaran pembangunan. Banyaknya para petinggi partai yang tersangkut kasus korupsi, membuat beberapa lembaga survei di Indonesia memantau elektabilitas partai peserta pemilu. Lembaga Survei Jakarta (LSJ), misalnya, pada 19 Februari 2013, merilis jajak pendapat. Elektabilitas Partai Demokrat sebagai pemegang tampuk pemerintahan hanya 6,9% dan PKS 2,6%. Sementara Partai Gerindra elektabilitasnya mencapai 10,3%. Sementara hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting merilis elektabilitas 10 parpol peserta pemilu 2014. Partai Golkar 21,3%, PDI Perjuangan 18,2%, PD 8,3%, Partai Gerindra 7,2%, PKB 5,6%, Partai Nasdem 5,2%, PPP 4,1%, PKS 2,7%, PAN 1,5%, dan Partai Hanura 1,4%.

Jajak pendapat ini menguak fakta bahwa rakyat Indonesia muak melihat konflik partai yang begitu terbuka dan suka korupsi. Kepercayaan rakyat merosot tajam. Mereka tampak kecewa melihat para pemimpinnya tidak berprilaku baik. Akhirnya, masyarakat kehilangan model partai yang bersih dari korupsi dan konflik. Adalah Daoed Joesoef, alumnus Universitas Pluridisciplinaires Pantheon-Sabonne dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Pemerintahan Presiden Soeharto dalam opininya di Kompas edisi, 14 Ferbruari 2013, menulis, “Banyak tindak-tanduk elite partai tidak menunjukkan sikap kedewasaan berorganisasi.” Daoed prihatin terhadap Presiden dan para politisi yang duduk menjadi Menteri, ternyata tak mampu membedakan mana tugas negara dan partai. Batas-batas jabatan publik sudah kabur. Ada Presiden yang sibuk ikut mengurus partai yang terus berkonflik. Ada Menteri yang selalu menggelar jumpa pers tentang konsolidasi partai saat bertugas untuk negara. Inilah sedikit dari potret prilaku politisi di panggung kekuasaan.

Ulasan ini, memberikan alasan (premise) mengapa publik percaya bahwa tidak akan ada perubahan yang lebih baik setelah Pemilu 2014. Betapa kasihan mereka yang masih percaya bahwa Pemilu 2014 akan menyelesaikan pelbagai persoalan multidimensi dan sistemik yang saat ini mendera bangsa ini. Kasihan rakyat Indonesia.

*Penulis Peneliti Senior di Indonesian Public Institute (IPI)