M. Alfan Alfian: Quo Vadis Pemilu 2014?

Sesungguhnya kita sudah punya gambaran yang cukup jelas mengenai teknis dan konsekuensi Pemilu 2014 kelak: mirip Pemilu 2009. Aturan main Pemilu 2014 seolah-olah merupakan pemantapan saja dari Pemilu 2009, dimana ketika itu Mahkamah Konstitusi (MK) berperan nyata dalam mengubah sistem proporsional terbuka terbatas, menjadi proporsional murni berbasis dukungan suara terbanyak.

Dengan demikian, semua peserta Pemilu 2014 memiliki kesadaran yang berbeda dengan sebelumnya, terkait dengan konsekuensi persaingan politik yang, katakan, “ekstra-liberal” berdasarkan prinsip “one man, one vote, one value”. Maksudnya begini, kalau Pemilu 2009 caleg disusun dalam kesadaran atau mindset sistem proporsional terbuka terbatas, tetapi pada Pemilu 2014 kesadaran dan mindset-nya bergeser ke proporsional murni suara terbanyak.

Partai semakin berposisi sebagai semacam panitia yang bertugas menyodorkan daftar calegnya. Partai memang bisa mengutak-atik nomor urut caleg, tetapi kali ini ia tidak menjadi unsur penentu kemenangan calon. Yang bernomor urut satu, tak tentu terpilih. Kecuali, efek psikologisnya saja – menurut data, pada Pemilu 2009 kebetulan caleg terpilih kebanyakan bernomor urut satu.

Yang masih menjadi kegelisahan kita adalah bayangan bahwa Pemilu 2014 masih akan diwarnai praktik-praktik politik pragmatisme-transaksional. Pola-polanya masih tak jauh berubah. Belakangan ini, kita sering mendengar istilah caleg “petani” dan caleg “tengkulak”. Yang “petani” ialah yang bekerja keras “mencangkul” di grass root, bahkan mungkin ekstra keras “door to door” meyakinkan para calon pemilih. Uang diperlukan untuk keperluan “pertanian”, sehingga lebih banyak masuk ke kategori “financial politics”.

Kalaupun mau agak “nyerempet-nyerempet”, hal itu dilakukan secara konvensional. “Money politics”, bisa dilakukan seperti transaksi jual beli di pasar, betapapun pola ini rawan tertangkap pengawas pemilu.
Yang “tengkulak”? Ialah para penunggu di tikungan. Mereka menetapkan strategi yang dianggap lebih canggih ketimbang yang dilakukan caleg-caleg “petani”. Canggih yang dimaksud adalah, karena mereka tak mau repot-repot ekstra-keras dan bekerja secara konvensional.

Mereka menunggu di level Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan lembaga di bawahnya, setelah pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berakhir. Mereka adalah para pembeli suara dengan cara kongkalikong dengan oknum-oknum penyelenggara Pemilu. Pola ini sudah menjadi rahasia umum, dilakukan secara rapi, dan sulit terdeteksi pengawas pemilu.

Tetapi begini, bagaimana kalau kelak yang berpikir dan ancang-ancang strategi “tengkulak” ini lebih banyak ketimbang pola yang sama di pemilu-pemilu sebelumnya? Dengan kata lain, kita akan mengasumsikan bahwa strategi “tengkulak” pun sudah menjadi strategi umum? Maka, konsekuensinya, pertama, yang punya modal keuangan lebih besar berpeluang bisa membeli suara “di tikungan” lebih besar ketimbang yang modalnya cekak.

Tetapi, kedua, bisa jadi sebaliknya, bahwa karena saking banyaknya para penunggu “di tikungan”, maka semuanya malah saling mengawasi, akibatnya strategi ini tidak efektif. Apalagi, beragam pengawas pemilu tentu juga akan mencermati betul.

Kelemahan penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang paling mendasar, hingga pemilu keempat era reformasi kelak, yakni Pemilu 2014, tetaplah sama dengan sebelumnya, yakni tidak adanya jaminan bahwa jumlah suara yang dihitung di tiap-tiap TPS akan sama persis dengan ketika sudah diakumulasikan di tingkat Kecamatan, Kabupatan, Provinsi, dan Nasional. Baru di tingkat Kecamatan saja, potensi manipulasi suara sudah demikian menganga. Karenanya pernah ada lelucon, bahwa betapapun malaikat ditunjuk menjadi pengawas Pemilu pun, mereka tidak akan bisa menggiring konsistensi jumlah suara itu.

Bagaimana dengan masyarakat? Para politisi Indonesia dewasa ini banyak yang merasakan adanya sesuatu yang aneh dengan masyarakat kita. Betapapun para politisi itu juga punya kontribusi sendiri, masyarakat dipandang atau setidaknya dirasakan semakin pragmatis-transaksional. Para politisi kesusahan untuk membalik “tradisi politik” yang terjadi, yang bersifat “top down”, ketimbang “bottom up”.

Politisi Indonesia menjadi para penyedekah-penyedekah yang paling aktif menjelang pemilu. 
Sayangnya atau ironisnya, masyarakat pun menikmati “sedekah-sedekah politik” itu tanpa rasa bersalah. Bahkan, para caleg pun perlu “diplokoto” atau diperas untuk memberi ini itu, betapapun cara memintanya dirangkai dengan kata-kata sistematis dan halus. Ini masih akan selalu terjadi, manakala politisi kita eksklusif dan tidak mengakar.

Rumus baku politik kita masih tetap sama: para caleg mencari sponsor, bisanya sponsor itu dari para “bandar politik” yang rata-rata pengusaha, betapapun para pengusaha banyak yang menjadi politisi, kemudian dari dana yang ada itu “disiramkan” ke masyarakat. Sayangnya masyarakat masih demikian percaya dengan rumus baku itu, sehingga mengadang mereka sebagai para sinterklas.

Lantas, apakah anggota-anggota DPR kelak berubah menjadi lebih baik kinerjanya pasca-pemilu? Memang, kalau dilihat dari tingkat pendidikan para caleg, para sarjana mendominasi, bahkan doktor pun banyak. Tetapi, gelar kesarjanaan atau tingkat pendidikan nyatanya, merujuk dari pengalaman yang sudah ada, tidak mampu mengangkat kinerja mereka semakin baik di DPR.

DPR 2009-2014, tampak kedodoran dalam mengejar target legislasinya. Memang, absensi rapat bisa diperdebatkan penting tidaknya, tetapi indikator kinerja DPR adalah tetap pada optimalisasi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketika fungsi legislasi merosot, ternyata dua fungsi lain juga tidak begitu optimal. Ke depan, tampaknya juga tidak akan banyak berubah. Wallahua’lam. (MSR)

*Penulis Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta