Ternyata PP Tentang Tembakau Tidak Terkait dengan UU Kesehatan

Jakarta, Sayangi.com – Kontroversi antara industri pengolahan tembakau dan industri farmasi terus berlangsung. Isu yang didasar untuk menekan industri tembakau adalah nikotin. Zat inilah yang dikampanyekan sebagai perusak kesehatan khususnya penyakit tidak menulkar (PMT) seperti kanker, serangan jantung, atau impotensi bagi setiap orang yang terpapar rokok.

Kampanye ini sangat terkesan tidak seimbang karena hanya mempersoalkan produk-produk yang mengeluarkan gas karbon seperti konsumsi bahan bakar minyak,  industri otomotif, kereta api, kapal laut, dan pesawat maupun beraneka aktivitas pabrik-pabrik industri, juga penebangan dan pembakaran hutan yang membentuk pemenasan global dan efek rumah kaca.

“Tetap saja industri pengolahan tembakau yang dijadikan “biang kerok”. Bahkan dinyatakan konsumsi rokok membunuh 400 ribu orang. Bagaimana tuduhan ini bisa keluar,”? papar peneliti Centre for Law and Order Studies (CLOS) Suryadi Radjab saat menjadi narasumber diskusi publik bertajuk “Kretek Warisan Budaya Nusantara” di Jakarta, Senin (10/2013)

Menurut Suryadi, tekanan atas industri pengelohan tembakau kian konkrit setelah World Health Organization (WHO) mengadopsi Framework Convention an Tobacco Control (FCTC) dalam sidang kesehatan Dunia ke-56 pada 2003 silam. FCTC ini memberikan rujukan betapa pentingnya pengendalian tembakau di seluruh dunia. Dengan rujukan ini diharapkan negara-negara anggota PBB berkomitmen untuk mengesahkan FCTC menjadi hukum atau kebijakan nasionalnya masing-masing, sehingga menjadi bagian dari negara-negara peserta.

“Setiap negara diharapkan dapat menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengurangi dampak penggunaan tembakau terhadap kesehatan, dengan langkah-langkah meratifikasi FCTC, menjabarkan lebih lanjut komitmennya ke dalam UU, serta kebijakan lainnya yang relevan,” katanya.

Menanggapi desakan global dan alur pikiran atas pentingnya kesehatan hanya bersumber tembakau, dikatakan Suryadi, pemerintah dan DPR memang tidak melakukan ratifikasi FCTC menjadi UU. RUU Pertembakauan pun tidak dapat diselesaikan dalam menentang pelaksanaan Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Namun sebaliknya, pemerintah justru mengeluarkan PP No 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat adikatif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan, PP ini tidak ada kaitannya dengan UU No. 36/2009 tentang kesehatan, karena dapat dipertanyakan dari mana datangnya.

Sebelum PP itu disahkan sudah muncul rangkaian demonstrasi menentangnya, beberapa organisasi petani tembakau seperti APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) dan AMTI (Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia) menggalang banyak aksi demo baik di Jakarta maupun di daerah-daerah di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Demikian pula berbagai organisasi perusahaan rokok dan buruh kretek yang melakukan protes yang sama. Namun pemerintah tetap mengesahkan PP yang banyak mengadopsi FCTC itu. PP ini akan berlaku pada 2014 mendatang.

Menurut Suryadi, dengan munculnya PP No. 109/2012 itu, pertama yang sangat terkesan atas dampaknya adalah produk tembakau (plus cengkeh) sebagai komoditas “semi ilegal”. Banyak kekangan dan larangan yang terkandung dalam PP itu, perusahaan-perusahaan industri rokok dilarang mempromosikan produknya lewat iklan dan menspronsori acara-acara pentas musik dan olahragfa, sehingga berdampak pada penerimaan subsektopr jasa periklanan serta media cetak. Dari subsektor periklanan serta media cetak dan elektornik akan menimbulkan dampak berkurangnya pemasukan mereka Rp 111 Triliun pertahun.

Menurut Suryadi, ada beberapa dampak terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bila PP No. 109/2012 itu diberlakukan.

Pertama, kemungkinan banyak pekerja di subsektor tembakau, cengkeh, serta kretek dan rokok putih bakal kehilangan hak atas pekerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperkirakan 500 ribu pekerja akan terkena PHK. Sedangkan sebelumnya, kebijakan pemerintah yang terus menaikkan tarif cukai setiap tahun demi menggenjot penerimaan negara, diperkirakan 1.500 sampai 5000 perusahaan industri rokok gulung tiker.

“Di satu sisi pemerintah mencanangkan program menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin dengan biaya hampir dua kali APBN, dan di sisi lain justru hendak menghancurkannya,” katanya. (HST)