Dana Simulator Tak Terlacak PPATK Mengalir ke DPR

Jakarta, Sayangi.com – Tak ada aliran dana simulator SIM yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada -4 anggota Dewan.

“Kami tidak menemukan itu (aliran dana),” kata Ketua PPATK Muhammad Yusuf, saat berdiskusi dengan media massa di Bogor, Senin (10/6).

Hal itu terungkap saat wartawan menanyakan apakah pernyataan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Teddy Rusmawan di sidang Tipikor juga ada laporan dari PPATK.

M Yusuf pun mengakui, transaksi yang dilakukan secara tunai sulit dilacah. Oleh karenanya PPATK setuju adanya batasan jumlah dalam transaksi tunai.

Untuk itu, M Yusuf berharap pemerintah segera menyusun peraturan yang membatasi transaksi. “Kami siap menyusun konsep batang tubuh (peraturan tersebut),” kata M Yusuf.

Dia juga mengatakan, wacana itu sudah disampaikan ke sejumlah kalangan, termasuk menteri keuangan, menteri hukum dan HAM dan Bank Indonesia (BI).

“BI saat dipimpin Darmin Nasution setuju dengan wacana ini, tapi dia menyarankan agar pemerintah yang berperan aktif untuk mewujudkannya,” ungkap M Yusuf.

Dia menegaskan, pembatasan transaksi tunai untuk menekan adanya suap menyuap. Sebab transaksi tunai sulit dibuktikan.

Ketua PPATK mengusulkan transaksi tunai dibatasi Rp100 juta dan sisanya dilakukan melalui transaksi perbankan.

“Jadi jika ingin membeli rumah Rp1 miliar yang dilakukan tunai Rp100 juta dan sisanya ditransfer,” katanya.

Namun, M Yusuf mengatakan nilai Rp100 juta ini masih diperdebatkan, tetapi tujuan untuk membatasi transaksi tunai.

“Yang dikecualikan itu seperti perusahaan yang harus membayar para buruhnya secara harian, ada termin proyek yang harus dibayar atau mau berobat keluar negeri yang membutuhkan uang banyak,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Teddy Rusmawan dalam kesaksian terkait kasus pengadaan simulator SIM Korlantas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Selasa (28/5), mengaku pernah diperintah Inspektur Jenderal Djoko Susilo untuk menyerahkan empat kardus yang penuh berisi uang kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Teddy, kardus-kardus itu diserahkan ke Bambang Soesatyo, Azis Syamsuddin, Desmon, dan Herman. Teddy mengaku tidak tahu pasti jumlah uang yang diserahkan ke mereka. “Saya tidak tahu (jumlah uang). Jumlah kardusnya empat untuk kelompok Banggar,” terangnya.

Namun, Teddy menyatakan uang itu diserahkan terkait Rp600 miliar yang dijanjikan bakal diturunkan untuk pendidikan polisi. “Terkait adanya anggaran uang Rp600 miliar untuk bagian pendidikan polisi,” katanya.

Teddy mengaku lupa kapan kardus-kardus itu diserahkan kepada mereka. Namun, tambah dia, empat kardus tersebut diserahkan ketika proyek simulator SIM sedang berjalan.

Menurut Teddy, uang Rp600 miliar yang bakal diturunkan itu tidak terkait langsung dengan pembahasan anggaran simulator SIM. “Kalau satu mata anggaran dengan simulator, tidak ada. Tapi anggaran keseluruhan, hanya level pimpinan yang bicarakan, kami hanya mengantarkannya,” tambahnya. (MARD/Ant)