PPP: KPU Jangan Arogan

Jakarta, Sayangi.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membantah pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang tidak memenuhinya syarat PPP dalam syarat keterwakilan perempuan di Jawa Tengah III dan Jawa Barat II pada Daftar Calon Sementara (DCS). KPU diminta tidak mengedepankan arogansi institusi.

“Tentang KTP bakal caleg perempuan di Jateng III yang mati, KPU tidak melihat adanya resi bahwa KTP yang bersangkutan tengah diurus karena antrian menuju E-KTP yang belum semua tuntas di daerah,” kata Sekjen PPP Romahurmuziy melalui rilis yang diterima Redaksi Sayangi.com, Selasa (11/6).

Dengan alasan itu, Artinya, KPU menurut Romy bertindak atas keteledoran petugasnya dalam meneliti berkas. Maka pengumuman tersebut bertentangan dengan fakta dan demi hukum harus dibatalkan.
Di Jabar II, dinyatakan dalam DCS PPP kekurangan perempuan.

“Kenyataannya, ada nama yang memang mirip laki-laki yang disalahpahami peletakan nomor urutnya sehingga atas dasar tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Padahal sudah 3 orang perempuan dari total 10 bakal caleg di Jabar II,” katanya.

Karenanya, partai yang dipimpin Suryadharma Ali itu, kata Romy, menyatakan melawan pengumuman tersebut dan atas nama hukum meminta KPU untuk mengevaluasi kembali penelitiannya. “KPU tidak boleh dalam posisi mempertahankan keputusan yg diambilnya atas dasar penelitian berkas yg tidak tepat, dengan berlindung pada keterlanjuran mengumumkan”.

“Ini soal nasib empat ratusan ribu anggota PPP yang kehilangan saluran aspirasinya di dua dapil tersebut, dan soal nasib belasan bakal caleg. KPU harus mengedepankan kearifan, bukan arogansi institusional,” tegasnya. (HST/ANT)