RAPBN-P Hanya Jadi Ajang Korupsi?

Jakarta, Sayangi.com – Dewan Perwakilan Rakyat tak menampik peluang menjadikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) sebagai ajang korupsi. Hal itu mungkin saja terjadi, terutama oleh pembuat RAPBN itu sendiri.

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia mengungkapkan hal tersebut sembari mengkritisi rapat RAPBN-P yang dianggapnya banyak tidak efektif.

“Kalau peluang itu (korupsi, red) saya rasa diciptakan oleh mereka sendiri yang membuat,” kata Indah di Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Namun sebaliknya, jika hal itu dikaitkan dengan DPR kata dia, peluang tersebut sangat kecil. Alasannya karena DPR tidak memiliki kewenangan langsung terkait anggaran.

“Kalau DPR kan tidak memiliki kewenangan melakukan efisiensi terhadap suatu anggaran,” jelas dia.

Ia juga mengkritisi pengajuan RAPBN-P yang dilakukan pemerintah merupakan wujud ketidakefektifan pembahasan anggaran negara.

“Saya melihat rapat-rapat kerja khususnya untuk membicarakan tentang APBN-Perubahan itu tidak efektif,” katanya.

Menurut dia seharusnya dengan tim yang bobotnya lebih tinggi dibandingkan dengan anggota dewan dan juga solid, pemerintah bisa bekerja tanpa mengajukan RAPBN-P.

Indah menilai pengajuan RAPBN-P layaknya rutinitas yang memang sengaja dilakukan agar seolah-olah pemerintah terlihat bekerja mengurusi keuangan negara.

Padahal, kata dia, seharusnya dengan kualitas dan sumber daya yang hebat pemerintah cukup satu kali melakukan penyusunan APBN tanpa melakukan revisi.

“Seharusnya kita kan buat anggaran mengacu dari realisasi tahun sebelumnya. Dari realisasi itu seharusnya bisa diprediksi sehingga yang namanya ‘miss’ atau meleset lebih atau kurang dari yang dianggarkan seharusnya kecil sekali prosentasenya,” paparnya.

Dia mengatakan jangan sampai ada kesan pemerintah hanya ‘copy paste’ dari pengajuan RAPBN-P sebelumnya.

Lebih jauh Indah mengatakan bahwa pengajuan RAPBN-P tahun ini banyak diisi dengan rencana penghematan anggaran yang sejatinya hanya merupakan wujud penundaan kerja kementerian/lembaga pemerintahan.

“Yang saya lihat kemarin itu ‘share the burden’-nya, atau wujud penghematannya itu hanya menunda,” kata dia.

“Dialihkan kegiatannya seperti pembangunan Gedung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya ditunda di tahun berikutnya, artinya kegiatannya tetap ada. Seharusnya kalau penghematan itu angka yang dihemat tidak dialokasikan ke tahun berikutnya.” (MI/ANT)